PBB Sebut Krisis Rohingya Terjadi Saat Ekonomi Myanmar Membaik

    Senin, 5 Februari 2018 - 21:07 Editor : Redaksi Dibaca : 761 Views

    Menit.co.id – Komisioner Tinggi urusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid bin Raad al-Hussein, menyoroti ironi bahwa krisis kemanusiaan terhadap etnis minoritas Rohingya justru terjadi di tengah peningkatan perekonomian di Myanmar.

    “Di tengah ketidakadilan dan dampaknya pada kawasan, perekonomian Myanmar bertumbuh. Dari pencapaian sangat rendah, perekonomian mereka meningkat 7,3 persen di 2015, dan 6,5 persen pada 2016. Ini adalah peningkatan perekonomian tertinggi di Asia Tenggara,” ujar al-Hussein dalam pembukaan diskusi HAM di Jakarta, Senin (5/2).

    Ironi ini kian dalam ketika pemerintah Myanmar justru mencoba mengatasi krisis di negara bagian Rakhine dengan meningkatkan perekonomian. Myanmar berdalih, akar dari permasalahan di Rakhine adalah persaingan menguasai sumber daya.

    “Kita melihat sangat jelas dalam kasus ini bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara bukan jaminan pemenuhan hak asasi manusia,” tutur Hussein.

    Hussein kemudian menjelaskan, pembangunan memang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, semuanya menjadi tak penting jika mereka tidak merdeka untuk menentukan pilihan dalam hidup.

    Menurut Hussein, salah satu aspek penting untuk mencapai kebahagiaan masyarakat adalah dengan menghargai hak asasi manusia mereka. Dia menekankan, penghargaan terhadap HAM sama sekali tidak mengancam keamanan suatu negara.

    “Sebaliknya, diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya adalah ancaman bagi pembangunan, juga ancaman bagi perdamaian dan keamanan,” kata Hussein.

    Lebih jauh, krisis kemanusiaan yang terjadi di satu negara dapat berdampak luas hingga mengganggu stabilitas kawasan, layaknya krisis Rohingya.

    Hussein mengambil contoh ketika krisis terbaru di Rakhine menyebabkan ratusan ribu pengungsi Rohingya membanjiri Bangladesh. Mereka kabur dari kekerasan militer di Rakhine, di mana setidaknya 100 ribu orang tewas sejak Agustus 2017.

    Konflik ini sebenarnya bermula dari diskriminasi berkepanjangan terhadap etnis minoritas Rohingya. Berpuluh tahun hidup di Rakhine, mereka tak pernah diakui sebagai warga negara dan kerap menjadi sasaran kekerasan warga sekitar, juga militer.

    Karena diskriminasi tersebut, tumbuhlah gerakan untuk memperjuangkan hak Rohingya, seperti yang dilakukan oleh Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA).

    Pada Agustus lalu, ARSA melancarkan serangan ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine, memicu operasi pembersihan oleh aparat Myanmar.

    Alih-alih memberantas ARSA, militer Myanmar dilaporkan justru membantai sipil Rohingya serta membakar rumah tempat tinggal etnis minoritas tersebut.

    Hussein mengatakan, ini adalah contoh konkret bahwa konflik kecil di satu daerah pada akhirnya dapat membawa dampak besar pada kawasan.

    “Ada pepatah yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM sekarang akan menjadi konflik di kemudian hari. Jika krisis Rohingya menebar konflik lebih luas berdasarkan identitas agama, perkara itu dapat menyebabkan peringatan besar,” kata Hussein.

    (cnn/cnn)



    Komentar Pembaca: