Lima Kejanggalan Pemerintah Indonesia Putuskan Impor Beras

    Kamis, 18 Januari 2018 - 08:45 Editor : Redaksi Dibaca : 519 Views

    Menit.co.id – Pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras umum dan premium sekitar 500.000 ton pada Februari 2018. Saat ini, Bulog tengah membuka proses tender pada negara-negara yang ingin menjual beras ke Indonesia.

    Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, beras yang akan didatangkan tidak langsung disalurkan kepada masyarakat. Impor beras yang akan didatangkan nantinya hanya akan memperkuat cadangan beras saat ini.

    “Beras yang datang tidak langsung disalurkan, jadi jangan salah. Beras yang akan diimpor ini, untuk memperkuat cadangan beras kita. Di mana sekarang stoknya 800.000 ton, ini digunakan untuk operasi pasar,” ujar Djarot.

    Djarot mengatakan, beras impor akan disalurkan kepada masyarakat usai pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu melalui rapat koordinasi terbatas. “Tugas Bulog hanya impor, kapan penyalurannya nanti diputuskan oleh rakortas,” jelasnya.

    Djarot menegaskan, impor beras tidak akan mengganggu penyerapan gabah dan beras dari petani. Sebab, pihaknya akan tetap membeli beras dari petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    “Impor ini kan untuk memperkuat cadangan, jadi kita tetap menyerap beras dari petani. Bukan berarti kita impor, lalu beras dari petani tidak dibeli,” jelasnya.

    Rencana impor beras ini pun akhirnya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras.

    Sebab, sebagian daerah produsen beras menyatakan masih surplus dan beras impor hanya akan mematikan petani. Selain itu, masa panen juga sudah akan terjadi pada Maret 2018.

    Berikut rangkuman sejumlah kejanggalan terhadap putusan impor pemerintah Jokowi. Selamat membaca.

    1. Jelang panen, putusan impor tak tepat waktu
    Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daniel Johan, menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya.

    “Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras,” ujar Daniel Johan.

    Jadi, lanjut dia, kebijakan impor yang reaktif sangat tidak perlu karena tidak membantu situasi mahalnya harga beras. Selain itu, setiap impor juga membutuhkan waktu setidaknya sebulan dari proses sampai beras impornya terdistribusi di pasar-pasar.

    “Yang namanya impor tidak bisa kita butuh saat ini lalu berasnya langsung ada saat ini juga, jadi buat apa impor kalau dua minggu lagi kita sudah mulai panen raya, itu sama saja buat petani miskin dan menangis,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Kalbar itu.

    2. Pemerintah impor saat kerap menyebut stok surplus
    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan partainya menolak rencana impor 500.000 beras yang bakal dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Sebab, data Kementan dan Bulog yang diterimanya menunjukkan tidak ada kondisi mengharuskan impor beras.

    “Tanggal 23 November 2017, mentan bilang stok sampai Mei 2018. 7 Desember 2017, Bulog mengatakan stok 1,1 juta akan sampai April 2018,” kata dia.

    “Jadi persoalan (impor beras) jangan ditarik pada siapa yang boleh impor, PPI atau Bulog. Harusnya betulkah kita tidak ada stok beras,” sambung dia.

    Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengatakan informasi seputar stok beras dalam negeri saat ini tidak jelas keakuratannya. Sebab, ada perbedaan data stok beras yang disampaikan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian.

    “Yang menjadi perhatian publik juga kebijakan impor beras, karena info beda. Kementan (Kementerian Pertanian) sebut stok beras cukup. Sementara Kementerian Perdagangan menyatakan stok langka dan diperlukan impor beras,” ungkapnya.

    3. Data tunjukkan akan ada panen sejak Januari
    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mengatakan, berdasarkan data satelit, terlihat bahwa pada Januari 2018, akan ada panen di 854.369 ha lahan dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 4,2 juta ton.

    Pada Februari 2018 akan ada panen di 1.638.391 ha lahan dengan produksi GKG 8,55 juta ton. Pada Maret 2018 panen di 2.252.962 ha lahan dengan produksi GKG 11,8 juta ton.

    Panen masih akan berlanjut di April 2018 dengan luas lahan, 1.664.187 ha dan produksi GKG 8,38 juta ton. “Kalau tidak akurat, satelitnya ganti yang baru, buat akurat,” tegas dia.

    4. Kemampuan serapan Bulog dalam jaga stok rendah
    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mengatakan jika terjadi kekurangan stok beras maka hal itu disebabkan turunnya kemampuan Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat.

    Diketahui, serapan beras Bulog sepanjang 2017 sebesar 2,16 juta ton. Turun 27 persen dari serapan 2016 yaitu 2,96 juta ton. Serapan 2017 juga turun 58 persen dari RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) 2017 sebesar 3,7 ton.

    “Stok pas-pasan memang di petani tidak ada yang menyerap, cuma sedikit. Padahal 2015, 2016 Bulog dapat PMN (Penyertaan Modal Negara) total 5 triliun,” tandas Rieke.

    5. Kebijakan impor disinyalir akibat oknum cari untung
    Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menilai, jika untuk menurunkan harga beras, kebijakan impor tidak efektif. Mengingat, sebentar lagi Indonesia memasuki masa panen sehingga dikhawatirkan akan merugikan petani.

    “Ya tujuan mau buat apa (impor beras) Mau turunkan harga atau ada oknum mau cari untung. Terus kalau bicara impor bukan besok atau seminggu datang kan? Kalau 10 hari lagi. Ini 10 hari lagi sudah mulai panen sedikit-sedikit. Awal Februari panen. Nanti petani menjerit lagi dong,” tegas dia.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: