Pemerintah Harus Jujur Soal Akuisisi Freeport Indonesia

    Senin, 22 Oktober 2018 - 16:11 Editor : Redaksi Dibaca : 75 Views

    Menit.co.id Proses akuisisi saham Freeport kembali dipertanyakan. Anggota Komisi VII fraksi Demokrat Muhammad Nasir mempertanyakan kabar simpang siur divestasi Freeport. Sebabnya, Dirut PT Inalum (Persero) yang dimandatkan untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport menyampaikan bahwa pihaknya belum melaksanakan pembayaran sepeserpun.

    “Aneh saja, sejak awal dibuming-bumingkan kalau Freeport sudah diambil sahamnya 51 persen. Sekarang beda lagi. Bedanya, sekarang Inalum yang diminta mengakuisisi belum melakukan pembayaran satu perak, pun,” ujarnya dalam rapat komisi VII, di komplek parlemen Senayan, Rabu (17/10/2018).

    Menanggapi soal saham Freeport ini, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran(ALASKA) Adri Zulpianto mengatakan, pada dasarnya divestasi saham Freeport hingga 51% harus didukung, selama hal itu sebagai modal sepenuhnya untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

    “Hanya saja, kebohongan tidaklah dibenarkan, apalagi kebohongan tersebut dijadikan sebagai modal politik yang dapat memecahbelah bangsa. Pemerintah harus transparan dan jujur menyatakan berbagai hal yang terkait dengan Freeport sehingga public bisa menerima dan mendukung,” ujarnya.

    Adri menegaskan, kebohongan yang terjadi atas kepemilikan saham Freeport dan menjadi klaim politik yang bisa merugikan bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa. “Keterbukaan ini wajib dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan yang ditanggung oleh bangsa ini ke depannya,” paparnya.

    Pelanggaran

    Sementara itu, pengamat energi dari Center Of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, selain divestasi saham yang tidak jelas, ada juga pelanggaran pidana berat yang dilakukan Freeport terkait penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4,535 ,93 Ha tanpa izin untuk kegiatan operasionalnya.

    Oleh sebab itu , penegak hukum khususnya KPK bisa menjerat Freeport dengan pidana korporasi sesuai Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Penegak hukum bisa meminta pertanggung jawaban hukum kepada seseorang yang tercantum pada akte korporasi sebagai penanggung jawab korporasi itu.

    Dalam kasus terkait isu lingkungan, kata Yusri, bisa mengakibatkan PT Inalum gagal memperoleh pinjaman dari konsorsium bank-bank di luar negeri, maka dapat dikatakan bukan kesalahan di pihak PT Inalum, seharusnya Kementerian ESDM cq Ditjen Minerba yang sangat bertanggungjwab dalam mengawasi proses penambangan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang benar sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup serta Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan diatur juga di dalam UU Minerba Nomor 4 tahun 2009.

    “Kan setiap tahun PTFI harus mengajukan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) kepada Ditjen Minerba, seharusnya inilah pintu kontrol kendali dari Kementerian ESDM terhadap kinerja PTFI dari tahun ke tahun selama beroperasi, tentu pertanyaannya, kenapa bisa terjadi penyimpangan,” beber Yusri yang mengaku heran.

    “Maka selain Kementerian ESDM, termasuk juga tanggungjawab renteng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkesan lalai mengawasi dan menindaknya ketika terjadi pelanggaran,” paparnya.

    Serangan

    Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyesalkan adanya tuduhan kebohongan publik pada proses divestasi PT Freeport.

    Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu kepada pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10), menanggapi beredarnya foto salinan dokumen berisi kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM yang diwakili Dirjen Minerba dan Dirut PT Inalum.

    Menurut Hasto, upaya divestasi saham PT Freeport hingga 51 persen adalah bagian menjalankan amanah pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa kekayaan alam beserta isinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ia mengatakan, serangan tuduhan adanya kebohongan publik adalah bukti penghadangan proses divesasi.

    Sumber: Harian Terbit



    Komentar Pembaca: