PLN Kantongi Revisi Kontrak Jual Beli Produsen Listrik Swasta

    Jumat, 17 November 2017 - 10:19 Editor : Redaksi Dibaca : 315 Views

    Menit.co.id PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah mengantongi persetujuan dari salah satu perusahaan produsen listrik swasta terkait peninjauan ulang kontrak perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

    “Kemarin sudah ditandatangani oleh anggotanya (Asosiasi Produsen Listrik Swasta /APLSI) kok,” ujar Sofyan di Jakarta Kamis (16/11).

    Ia mengaku keinginan PLN untuk melakukan amandemen kontrak dengan perusahaan produsen listrik swasta sejauh ini sudah dipahami oleh pengusaha.

    Amandemen kontrak diharapkan dapat membantu PLN untuk menurunkan biaya PLN dan pada akhirnya tarif listrik bagi masyarakat.

    “Pengusaha ini kita kasih tahu kondisinya bagaimana. Tolong bantu negara, bantu pemerintah harga (pembelian daya listrik) jangan terlalu mahal,” tutur Sofyan.

    APLSI sebelumnya menyebut, PPA Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah diteken tidak bisa ditinjau ulang. Pasalnya, kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

    Selain itu, Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang mengatakan, kontrak tersebut memiliki landasan hukum.

    “Yang pasti kalau proyek sudah tanda tangan seharusnya tak di-review karena kontrak sudah sah secara hukum,” ujarnya kepada CNNindonesia.com, kemarin.

    Alasan lain, sambung Arthur, agar memberikan kepastian investasi kepada perusahaan swasta yang menggarap PLTU tersebut. Dengan begitu, tidak menimbulkan perjanjian yang mudah berubah-ubah.

    “Pertanyaannya, kenapa tidak review sebelum PPA? Ya, buat apa ada kontrak PPA kalau sewaktu-waktu bisa diubah,” imbuh dia.

    Pernyataan Arthur ini merespons surat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir, yang meminta agar perusahaan setrum nasional itu meninjau kembali kontrak jual beli PLTU skala besar yang berlokasi di Jawa.

    Namun, peninjauan kontrak jual-beli pembangkit listrik ini hanya dilakukan pada proyek yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

    Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui surat imbauan tersebut. Selain itu, ia juga tak tahu menahu proyek PLTU mana yang dimaksudkan oleh Kementerian ESDM, dan PLN. “Saya kurang tahu proyek yang mana,” katanya.

    Sumber: cnnindonesia.com



    Komentar Pembaca: