Soal Rokok Australia, Indonesia Siap Banding Jika Dikalahkan WTO

    Selasa, 3 Oktober 2017 - 20:44 Editor : Redaksi Dibaca : 289 Views

    Menit.co.id – Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengajukan banding, jika gugatan terhadap kebijakan kemasan rokok polos (plain packaging) yang diterapkan Australia dikalahkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kebijakan rokok polos Australia diatur berdasarkan Tobacco Plain Packaging (TPP) Act 2011 No. 148 Tahun 2011 dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2012 lalu.

    Dalam beleid tersebut tercantum persyaratan tampilan fisik, warna, merek, dan bungkus kemasan eceran produk tembakau. Dalam hal ini, pabrikan hanya diizinkan mencetak nama merek dengan ukuran, huruf, dan posisi yang telah ditentukan.

    Sejak awal 2014, WTO membentuk panel untuk membahas gugatan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia kepada WTO. Selain Indonesia, gugatan serupa juga dilayangkan oleh Honduras, Republik Dominika, dan Kuba.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) Iman Pambagyo mengungkapkan, alasan dan analisis hukum putusan panel akan menentukan apakah aturan TPP melanggar atau tidak melanggar aturan WTO.

    Sekalipun nantinya Indonesia tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut, menurut dia, TPP belum tentu konsisten dengan aturan WTO. Dengan demikian, Indonesia bisa mengajukan banding.

    “Sekalipun [TPP] konsisten dengan aturan WTO, interpretasi dan analisis hukum panel belum tentu tepat, sehingga Indonesia atau complainant lainnya juga dapat mengajukan banding,” ujar Iman saat berdiskusi dengan media di Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (3/10).

    Indonesia, lanjut Iman, menilai kebijakan kemasan rokok polos bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Kesepakatan Aspek Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (Trade Related Aspect of Intelectual Property/TRIPs) yang dianut negara anggota WTO.

    Salah satunya, pasal 20 Kesepakatan TRIPS yang menyatakan bahwa anggota WTO tidak diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan khusus guna mempersulit penggunaan merek dagang.

    Selain itu, kemasan rokok polos juga diduga melanggar Pasal 2.2 dari Kesepatan Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barrier to Trade/ TBT) yang berisi, negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang diperlukan.

    Dalam hal ini, Indonesia menilai pemerintah Australia tidak bisa membuktikan bahkan kebijakan rokok polos diperlukan untuk menurunkan konsumsi rokok mengingat penurunan konsumsi rokok telah terjadi selama 22 tahun terakhir akibat kebijakan restriktif lain, seperti larangan merokok di tempat umum dan pembatasan iklan.

    Ekspor rokok Indonesia ke Australia sendiri, kata Iman, relatif kecil. Sebagian besar ekspor rokok Indonesia masih berada di Asia. Namun, jika kebijakan ini dibiarkan, negara lain bisa mengadopsi kebijakan serupa dan akhirnya menggerus pasar ekspor rokok Indonesia.

    Saat ini, pemerintah Indonesia masih menanti dokumen putusan final dari penyelesaian sengketa tersebut. Meskipun demikian, pada Mei lalu, sejumlah media asing, salah satunya Reuters, sempat memberitakan kekalahan Indonesia berdasarkan hasil laporan interim panel yang diduga bocor.

    Kendati demikian, laporan tersebut bukan merupakan hasil keputusan resmi dan bersifat rahasia. Atas kebocoran tersebut, Iman mengaku telah memprotes Sekretariat WTO dan meminta adanya investigasi.

    Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia Muhaimin Moeftie mendukung upaya gugatan Indonesia atas kebijakan rokok polos yang diterapkan Australia.

    “Kebijakan kemasan rokok polos hanya akan mencederai hak kekayaan intelektual, melenyapkan fungsi utama dari merek dagang dan membuat produk tembakau tidak bisa dibedakan satu sama lain,” ujar Muhaimin.

    Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menambahkan, jika kebijakan kemasan polos dibiarkan, kebijakan serupa bisa diterapkan pada produk lain yang dinilai berisiko terhadap kesehatan seperti alkohol, makanan cepat saji, dan minuman berpemanis.

    “Plain packaging ini salah satu early warning yang serius untuk diantisipasi agar mencegah efek domino plain packaging terhadap produk-produk consumer goods yang lain,” ujar Danang.

    Sebagai informasi, kebijakan plain packaging Australia diadopsi dari pedoman Pasal 11 Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

    Selain Australia, kemasan rokok polos saat ini telah berlaku di Irlandia, Inggris dan Perancis. Sementara, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura telah mempertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan yang sama.

    (cnn/cnn)



    Komentar Pembaca: