Sponsored Content

    Kontribusi JKN-KIS Wujud Program Nawacita untuk Kesehatan Masyarakat

    Rabu, 16 Agustus 2017 - 17:46 Editor : Redaksi Dibaca : 259 Views

    Menit.co.id – Berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai salah satu wujud program Nawacita pemerintah berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

    Program ini membuka akses lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

    Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-72 RI, BPJS Kesehatan menyelenggarakan ‘Public Expose Program JKN-KIS’. Dalam kegiatan itu dipaparkan mengenai capaian Program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

    “Melalui acara ini, kami akan memaparkan apa saja yang telah dicapai oleh BPJS Kesehatan sampai hari ini selama satu semester,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Selasa (15/8/2017) di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jl Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Saat ini program JKN-KIS ini terus berkembang pesat. Jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut lebih dari 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen jumlah proyeksi penduduk Indonesia pada 2017.

    Laporan audit di akhir 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari pemanfaatan kartu JKN-KIS yang mencapai 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat sejak 2014 yakni 92,3 juta dan pada 2015 yakni 146,7 juta.

    Berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai salah satu wujud program Nawacita pemerintah berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

    “Ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Jerman dan Jepang. Walaupun mereka telah memulai jaminan ini sejak lama, ” tegasnya.

    Total pemanfaatannya yang meliputi kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan.

    Untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Jika diitambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS sebesar 192,9 juta.

    “Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang dengan menjalankan Program JKN-KIS.

    Tanpa waktu lama, program itu sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, program ini juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian,” terang Fachmi.

    Fachmi menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Melalui program JKN-KIS ini, masyarakat miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Masyarakat yang tidak miskin pun akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.

    “Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” tuturnya.

    Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, setelah berjalan 3,5 tahun Program JKN-KIS juga berdampak terhadap perekonomian.

    Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa kontribusi total JKN-KIS mencapai angka Rp 152,2 triliun pada 2016. Selanjutnya pada 2021 diprediksi akan meningkat hingga Rp 289 triliun.

    Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto yang hadir dalam acara itu mengatakan bahwa dampak Program JKN-KIS sifatnya positif dan berkelanjutan.

    Jangka pendeknya, Program JKN-KIS dapat mendorong aktivitas ekonomi untuk sektor yang bersinanggungan seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan, dan nonkesehatan (industri makanan dan minuman).

    Untuk jangka panjangnya, program ini mendorong peningkatan mutu modal manusia. Faktor ini merupakan hal penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

    Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap antara lain jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp 57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp 10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp 14,6 triliun.

    “Program JKN-KIS dapat membangun mutu modal manusia untuk menuju yang lebih baik, ” tegas Teguh.

    Untuk industri makanan dan minuman dan minuman sendiri meningkat Rp 17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp 7,5 triliun, jasa angkutan, pos, dan kurir Rp 3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp 2,4 trilun dan sektor lain Rp 38,6 triliun.

    Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

    “Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup yakni 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi 0.84 persen dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 persen kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta per tahun perkapita,” urainya.

    Dalam bidang ketenagakerjaan, program JKS-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada 2016 dan akan meningkat menjadi 2,56 juta orang pada 2021.

    Penciptaan lapangan kerja tersebut ada dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) yaitu 864 ribu orang pada 2016 yang akan meningkat menjadi 1,348 juta orang pada 2021.

    Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja 27,2 ribu orang pada 2016 dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang pada 2021. Lalu, industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang pada 2016 dan 53,3 ribu orang pada 2021.

    Menurut Teguh, dampak program JKN-KIS ini akan semakin besar seiring banyaknya rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, maka sekarang akses mudah ke RS besar.

    Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik pada tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.

    “Jangan melihat program ini sebagai pengeluaran atau sebagai biaya, tetapi lihat program ini sebagai investasi,” kata Teguh.

    (rls/rls)



    Komentar Pembaca: