DPRD Kota Malang Terancam Lumpuh, Mendagri Ambil Diskresi

    Senin, 3 September 2018 - 11:32 Editor : Redaksi Dibaca : 115 Views

    Menit.co.id Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ingin memastikan kegiatan DPRD Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), tetap berjalan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mengambil diskresi, menyusul penahanan puluhan anggota DPRD setempat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Tjahjo, DPRD Kota Malang terancam lumpuh total. Jumlah anggota tidak memenuhi kuorum pengambilan keputusan. “Untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, maka akan dilakukan diskresi Mendagri,” kata Tjahjo kepada SP, Senin (3/9).

    Ia mengungkapkan, pihaknya mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri. Tim tersebut nantinya berdiskusi untuk membahas teknis diskresi dengan Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan DPRD Kota Malang.

    Ia mengaku telah memerintahkan tim untuk membuat payung hukum agar pemerintah daerah (pemda) berjalan. Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Wali Kota Malang,Wahid Wahyudi memang telah bersurat ke Kemdagri. Wahid meminta petunjuk Kemdagri dalam mengantipasi kelumpuhan roda pemerintahan.

    Sementara itu, Sekretaris Ditjen Otda, Akmal Malik mengatakan, KPK memiliki otoritas menahan pihak yang diduga terlibat kasus korupsi. Anggota DPRD Kota Malang kemungkinan tersisa lima orang. Sebab, pada hari ini, KPK memanggil 21 anggota DPRD lagi untuk diperiksa.

    Apabila KPK juga menahan 21 orang itu, menurutnya, maka DPRD tidak mencapai kuorum. “Bagaimana melihat situasi ini? Pemerintahan di Kota Malang harus jalan. Tidak boleh karena ketiadaan orang, pelayanan publik tidak jalan,” tegas Akmal.

    Ia menjelaskan, landasan diskresi Mendagri yakni Undang-Undang (UU) Nomor 30/2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem). Dikatakan, diskresi diambil karena beberapa pertimbangan. Misalnya, kebutuhan mendesak, tapi tak ada aturan atau regulasi multitafsir.

    “Pak Mendagri ambil diskresi agar tugas-tugas DPRD mengesahkan KUA PPAS dan APBD bisa jalan. Kan ketentuan harus kuorum. Bisa jadi kuorumnya dikondisikan dari jumlah DPRD yang masih tersisa. Sepanjang anggota DPRD yang hadir tiga atau empat orang, maka kuorum terpenuhi. Rencana kita seperti itu,” jelasnya.

    Ia menambahkan, permasalahan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. “Ini yang pertama. Kita akan buat peraturan mendagri untuk itu. Karena belum ada aturannya,” imbuhnya.

     

    Sumber: Suara Pembaruan



    Komentar Pembaca: