Fraksi PDI Perjuangan Curigai Maksud Terselubung Suntikan Modal BUMD

    Selasa, 4 September 2018 - 11:27 Editor : Redaksi Dibaca : 73 Views

    Menit.co.id Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Gembong Warsono menyatakan pihaknya mencurigai adanya maksud terselubung dari upaya menyuntik hampir Rp 11 triliun untuk delapan BUMD. Terlebih, di balik upaya tersebut terdapat surat edaran Sekda DKI yang melarang alokasi anggaran untuk SKPD.

    “Kelihatannya ada maksud terselubung yang kita belum tahu secara pasti, karena alokasi anggaran banyak tetapi kok malah begini? Seharusnya yang didorong program unggulan gubernur,” kata Gembong, di Jakarta, Selasa (4/9).

    Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2018, terdapat 10 program yang dicoret dan adanya usulan penyertaan modal daerah (PMD) Rp 10,9 triliun untuk delapan BUMD dalam APBD Perubahan (APBDP) 2018.

    Gembong menyatakan, fraksinya bakal menolak usulan tersebut kecuali terhadap BUMD penugasan seperti MRT dan Jakpro serta BUMD yang mengurusi ketahanan pangan seperti Dharma Jaya dan Food Station Tjipinang.

    “Kita tidak bisa menyetujui semuanya karena kajiannya tidak matang, sangat riskan menempatkan dana yang begitu besar,” katanya.

    Kajian yang tidak matang terlihat dari penolakan pemberian PMD dalam APBD 2018 lantas memasukkannya kembali dalam APBDP 2018 dengan anggaran yang sama persis. Pihaknya malah mendorong agar pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2017 Rp 13,1 triliun untuk diserap SKPD agar program pembangunan gubernur terealisasi.

    “Semua fraksi pasti memiliki sikap yang sama. Ada kecurigaan terhadap usulan-usulan itu,” jelas Gembong.

    Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus mengatakan, dalam rapat di Komisi D, seluruh anggota menolak dikorbankannya anggaran tambahan SKPD teknis demi mengakomodasi suntikan modal BUMD. Pasalnya penambahan pagu anggaran SKPD penting untuk pelayanan publik.

    “Dalam surat Sekda yang dibacakan di Komisi D disebutkan SKPD harus menurunkan pagu murni agar suntikan dana PMD berjalan mulus. Jadi PMD lebih dari Rp 10 triliun ini tidak diikuti semangat dari SKPD untuk menambah pelayanan masyarakat,” terang Bestari.

    Bestari meyakini seluruh fraksi di DPRD DKI kecewa dengan langkah Gubernur Anies Baswedan yang tidak konsisten. November 2017 menyatakan tidak mau memberi PMD dari APBD kepada BUMD dengan dalih mendorong kemandirian, sekarang malah sebaliknya, mengorbankan SKPD untuk BUMD.

    “Karena itu mayoritas fraksi di rapat komisi menolak. Dalam pembahasan di Komisi D, tidak disebutkan program pengaspalan jalan dan pembersihan sungai. Kami tetap mendorong agar SKPD mau menyerap, kalau tidak ya kami alokasikan di dana cadangan daerah,” jelasnya.

    Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Ferrial Sofyan malah meminta Gubernur Anies untuk merevisi APBDP DKI tahun 2018. Pasalnya, hingga kini belum ada urgensi BUMD mendapatkan suntikan dana.

    Ferrial menyebut, masih banyak yang bisa diprioritaskan DKI daripada memberikan alokasi dana taktis kepada BUMD. Dirinya malah mendorong agar DKI mengalokasikan dana besar untuk pos kesehatan.

    “Kalau dilihat dari pengajuan program untuk menambah anggaran masih sama peruntukkannya ketika BUMD tersebut mengajukan anggaran di APBD 2018,” ujar Ferrial.

    Kalau kemudian di APBD 2018 ditolak oleh gubernur, mengapa di APBDP justru diterima? Hal ini patut kita pertanyakan konsistensinya pada gubernur sebagai pengguna anggaran,” kata Ferrial.

    Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menuturkan, dana Rp 11 triliun untuk PMD 8 BUMD mencerminkan tidak jelasnya prioritas program Gubernur Anies. Seharusnya pemanfaatan dana DKI yang sekarang naik dari Rp 77 triliun menjadi Rp 83 triliun dimanfaatkan untuk masyarakat DKI.

    “Jangan beberapa program Pemprov DKI yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat malah dihilangkan atau bahkan dikurangi anggarannya,” ujarnya.

    Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2018, sedikitnya 10 anggaran program dicoret oleh Pemprov DKI untuk mendukung PMD.

    Program-program tersebut antara lain pembangunan rusun, peningkatan layanan umum pada 16 BLUD, pembangunan prasarana kali atau sungai, pembangunan saluran-saluran penghubung, pemeliharaan saluran tepi jalan, dan pengadaan peralatan kesehatan.

     

    Sumber: Suara Pembaruan



    Komentar Pembaca: