Isu Dana Haji untuk Pembiayaan Infrastruktur Berhembus Kencang

    Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:54 Editor : Redaksi Dibaca : 96 Views

    Menit.co.id Sekarang bila mendaftar haji diharuskan menandatangani pernyataan bermeterai bahwa dana haji boleh dipergunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Kalau tidak mau tanda tangan tidak bisa mendaftar. Betulkah itu?

    Pertanyaan itu muncul dan menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari ini. Isu dana haji yang disalurkan untuk investasi infrastruktur kembali mengemuka. Tanda tangan surat wakalah bermaterai memunculkan dugaan bahwa dana haji akan menyokong proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo ini.

    Kementerian Agama memastikan bahwa tidak ada klausul penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur pada formulir akad wakalah yang harus ditandatangani jemaah saat mendaftar.

    “Memang ada akad wakalah yang harus ditandatangani, tapi tidak ada klausul tentang infrastruktur,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman melalui keterangan tertulisya dikutip Beritagar.id, Jumat (19/10/2018).

    Calon Jemaah haji yang membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran awal (BPS) menandatangani surat wakalah bermaterai. Persyaratan itu memunculkan kabar bahwa surat bermaterai menjadi akad agar jemaah merelakan uangnya untuk pembangunan proyek infrastruktur.

    Ramadhan mengatakan akad wakalah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal itu menyebutkan bahwa setoran dibayarkan ke rekening atas nama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebagai wakil sah jemaah haji.

    Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2018, mengatur bahwa pembayaran setoran awal disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji. Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH.

    Dalam format akad wakalah itu, ada klausul yang menyatakan bahwa jemaah yang akan membayar setoran awal memberikan kuasa/wakalah kepada BPKH untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

    “Namun, tidak ada pernyataan dalam format akad wakalah tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa dana setoran awal BPIH yang dibayar Jemaah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Ramadhan.

    Akad wakalah, kata Ramadhan, diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH. Jika tidak ada akad wakalah, dana itu akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH.

    Sejak Januari 2018, dana haji tidak dikelola Kementerian Agama, tapi oleh BPKH. Isu dana haji untuk infrastruktur mengemuka ketika Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas dan Anggota BPKH, Rabu (26/7/2017) lalu.

    Jokowi menginginkan dana haji yang idle alias menganggur lebih baik diinvestasikan untuk infrastruktur. Dana haji itu bukan diinvestasikan pada sembarang proyek. Tapi pada proyek infrastruktur yang tidak memiliki risiko tinggi.

    Indonesia termasuk negara paling besar mengirimkan jemaah haji. Kuota jemaah haji pada 2018 ditetapkan sebanyak 221 ribu orang yang terdiri dari 204 ribu kuota haji reguler dan 17 ribu kuota haji khusus. Jumlah ini sama dengan tahun lalu.

    Dari ratusan ribuan jemaah haji itu terkumpul uang triliunan. Hingga April 2018, dana haji di Indonesia mencapai Rp105 triliun. Total dana itu, terdiri dari Rp102 triliun dana setoran awal dan nilai manfaat. Sedangkan sisanya sekitar Rp3,2 triliun adalah dana abadi umat yang merupakan surplus dari penggunaan pengelolaan haji.

    Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam keterangan tertulis menyatakan BPKH selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, optimal, transparansi, syariah, dan profesional dalam mengelola keuangan atau dana haji.

    Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar Rp37,9 triliun sejak 2009 sampai Juni 2018.

    Penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik.

    Kepala Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Tanti Widia mengatakan pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR.

    Tanti menjamin, dana haji yang diinvestasikan di suku dana haji di Pemerintah tetap utuh, bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang.

    “Pemerintah selalu mengembalikan pokok suku dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil tepat waktu dan tepat jumlah,” kata Tanti melalui laman Sekretariat Kabinet.

    Sumber: Beritagar



    Komentar Pembaca: