Kejati Sulses Tetapkan Penggarap Reklamasi Pantai Makasar Jadi Tersangka

    Rabu, 1 November 2017 - 17:19 Editor : Redaksi Dibaca : 167 Views

    Menit.co.id – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan SA alias JT sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada kegiatan penyewaan lahan negara dalan kawasan pembangunan Makassar New Port.

    SA atau JT ini dikenal merupakan konglomerat reklamasi pantai.

    Kepala Kejati Sulsel, Jan Samuel Maringka mengatakan, SA alias JT ini ditetapkan sebagai tersangka menyusul tiga tersangka lainnya yang kini telah berstatus terdakwa.

    Ketiga terdakwa itu adalah Rusdin, Jayanti Ramli dan Muhammad Sabri yang kini masih menjabat asisten 1 Pemkot Makassar bidang pemerintahan.

    “SA alias JT ini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari hasil penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tiga terdakwa itu” kata Jan Samuel Maringka di gedung media center Kejati Sulsel, Rabu (1/11).

    Peran SA alias JT ini, tambah Jan Samuel Maringka, diduga bersama tiga terdakwa itu, Rusdin, Jayanti dan Sabri menguasai tanah atau lahan negara tanpa hak seolah-olah miliknya.

    Sehingga PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku pelaksana proyek Makassar New Port terpaksa keluarkan biaya penyewaan lahan atau tanah sebesar Rp 500 juta.

    Dana ini diduga diterima oleh tersangka JT melalui rekening pihak ke tiga untuk menyamarkan asal usulnya. Diketahui, Rusdin, Jayanti Ramli dan Muhammad Sabri ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 April 2017 lalu.

    Rusdin berperan sebagai penerima sewa, Jayanti Ramli mengaku pemilik lahan dan Muhammad Sabri pejabat Pemkot Makassar yang memuluskan sewa menyewa lahan negara di Kelurahan Buloa itu.

    Rusdin dan Jayanti Ramli ini adalah dua orang yang diduga suruhan tersangka SA alias JT.

    “Pasal yang disangkakan atas JT ini adalah pasal 2 UU No 31 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 atau pasal 4 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana pencucian uang,” kata Jan Samuel Maringka.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: