Pemprov DKI Jakarta Tak Ingin Hotel Alexis Hidup

    Kamis, 2 November 2017 - 09:47 Editor : Redaksi Dibaca : 477 Views

    Menit.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan menutup upaya dan keinginan dialog Hotel Alexis yang ingin agar izin operasionalnya ditinjau ulang.

    Hal itu dipastikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) DKI Jakarta Edy Junaedi.

    “Tidak, saya rasa tidak ya. Surat yang dikeluarkan cukup jelas. Pemerintah belum bisa memproses lebih lanjut izin perusahaan tersebut,” tegasnya, Rabu (1/11) kemarin dikutip dari pojoksatu.

    Menurutnya, surat dari pihaknya yang dikirimkan untuk manajemen Alexis pada 27 Oktober 2017 adalah sudah jelas. Akan tetapi, jika memang Alexis masih kurang jelas dan membutuhkan penjelasan, pihaknya berkenan menjelaskannya lebih dalam.

    “Kalau ingin ketemu mint penjelasan lebih dalam, silahkan saja,” lanjutnya. Menurutnya, keinginan Alexis meminta penjelasan itu disebutnya sebagai hak Alexis sebagai masyarakat yang tentu akan diberikan pihaknya.

    “Kalau ingin konsultasi lagi, ya silahkan. Kami welcome,” tutupnya.

    Sebelumnya, Legal dan Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita menegaskan, selama ini Alexis sebagai salah satu pelaku usaha bisnis perhotelan dan pariwisata di kota Jakarta tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun menerima sanksi.

    Berdasar hal itu, Lina menambahkan, membuktikan bahwa Alexis adalah pelaku usaha yang taat hukum dan turut berkontribusi nyata pada pembangunnan DKI Jakarta.

    “Itu kami lakukan lewat pajak daerah yang kami bayarkan dan pembukaan lapangan kerja di sektor parisiwata,” beber Lina.

    Karena itu, pihaknya berkeinginan bisa berdialog untuk mencari solusi, arahan, dan peninjauan ulang penolakan perpanjangan izin operasional Alexis.

    Salah satu juru bicara Alexis, M Fajri menambahkan, selama ini Alexis juga sama sekali tak pernah melakukan pelanggaran. Baik dalam hal administrasi maupun hukum. “Termasuk pelanggaran asusila seperti yang digembor-gemborkan selama ini,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Anies-Sandi melalui DPMPTSP Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat resmi kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel.

    Dalam surat itu disebutkan Hotel Alexis tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan operasional.

    Hal itu didasarkan pada informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan Hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis.

    Selain itu, permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis juga belum dapat diproses. Terakhir, disebutkan pula bahwa pemerintah berhak mencegah segala bentuk pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran hukum.

    Sumber: pojoksatu.id



    Komentar Pembaca: