Presiden Jokowi Belum Mau Komentar Soal Rekaman Suara Rini-Sofyan Basir

    Senin, 30 April 2018 - 12:07 Editor : Redaksi Dibaca : 1106 Views

    Menit.co.id Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal rekaman suara antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

    Menurutnya, belum jelas apa yang dibicarakan dalam bocoran rekaman itu. Dalam percakapan tersebut, Rini dan Sofyan seolah-olah sedang membahas ‘bagi-bagi fee’.

    “Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas,” ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4).
    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan bahwa dirinya tak tahu terkait nama-nama yang ada di rekaman suara itu.

    “Saya tidak tahu belum dengar. Kan ada pembicaraaan yang nyebutin beberapa nama. Saya tidak tahu,” kata Luhut.

    Sementara itu, Rini juga enggan berkomentar banyak. Dirinya juga belum mengetahui apakah kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum. “Lihat saja nanti. Tunggu saja,” katanya.

    Sofyan membantah adanya bagi-bagi fee. Ia menjelaskan, percakapan tersebut membahas porsi saham untuk PLN di proyek Land Based LNG Receiving and Regasification Terminal yang berkapasitas 500 MMscfd (kurang lebih 4 juta ton) di Bojonegara, Banten.

    “Itu membahas proyek LNG. Konteksnya, saya bicara saham untuk kepentingan PLN. Masa saya minta saham (untuk pribadi) sama Menteri?” kata Sofyan kepada kumparan (kumparan.com).

    Dalam proyek yang digagas oleh Kalla Group itu, kata Sofyan, PLN tak mau hanya jadi pembeli gas saja. PLN ingin memiliki saham sebesar 15% agar dapat mengontrol biaya penyimpanan dan regasifikasi LNG. Dengan begitu, harga gas untuk pembangkit listrik bisa lebih efisien.

    “Harus ada saham biar bisa ikut mengontrol supaya biaya enggak berlebihan, ini demi tarif listrik yang terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai PLN dikelabui,” ujarnya.

    Namun, akhirnya proyek ini tak dilanjutkan karena dinilai kurang memberi keuntungan bagi PLN dan Pertamina. “Bu Menteri (Rini Soemarno) berpesan agar kepentingan BUMN, kepentingan negara harus nomor satu,” tegasnya.

    Sumber: Kumparan



    Komentar Pembaca: