Bola Panas Dana Desa

    Senin, 14 Agustus 2017 - 15:37 Editor : Redaksi Dibaca : 173 Views

    Menit.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat sekelas bupati. Kali ini, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii diciduk oleh KPK atas dugaan penggelapan dana desa. Selain bupati, KPK juga menangkap pejabat di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Peristiwa ini tentu menjadi “bencana politik” bagi Ahmad Syafii yang akan kembali maju dalam Pilkada 2018. Sebaliknya, ini bak “durian runtuh” bagi lawan Syafii pada 2018 mendatang.

    Kita patut miris menyaksikan praktik korupsi dilakukan oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Nahasnya lagi, praktik korupsi dilakukan bersama dengan oknum yang semestinya menjadi benteng pengawas pemerintahan. Tentu ini menjadi sangat ironi sekaligus tragis. Dana desa merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan demi kemaslahatan rakyat. Alih-alih melakukan itu, kepala daerah justru berkomplot untuk menelikungnya. Keberadaan dana desa hanya untuk memperkaya diri sendiri dan koleganya.

    Pada hakikatnya, kasus korupsi dana desa yang diungkap oleh KPK di Pamekasan bukanlah fenomena baru. Bisa jadi korupsi dana desa sudah berlangsung sejak program tersebut dialokasikan pada 2014. Hanya saja, masyarakat yang mencium gelagat korupsi dana tersebut tidak mau, atau bahkan takut, untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Hal ini didasari atas beberapa hal. Pertama, aparat desa punya “beking” orang kuat sehingga masyarakat langsung mati kutu untuk melapor.

    Kedua, masyarakat yang akan melapor tidak tahu harus lapor ke mana karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Maka, ketika KPK menguak busuknya praktik korupsi dana desa, ini seolah-olah menjawab kegelisahan publik selama ini.

    Diakui atau tidak, sudah sejak awal dana desa menjadi bancakan kepala desa setempat. Indikasi ini dapat diamati di Pamekasan, terutama di daerah bagian utara. Perhelatan pemilihan kepala desa sangat eskalatif dan berlangsung sengit. Tidak jarang seorang calon kepala desa mengeluarkan dana cukup fantastis. Logikanya, untuk apa seorang calon mengeluarkan biaya tinggi hanya untuk sekelas kursi kepala desa jika tidak ada niat lain yang lebih menguntungkan?

    Atas syahwat memburu dana desa itulah, calon kepala desa tidak ragu untuk mengeluarkan biaya fantastis. Ketika berhasil menduduki kursi kepala desa, semua stakeholder yang terkait dikondisikan untuk memuluskan dana desa. Praktik suap-menyuap mulai dari kabupaten hingga ke desa tidak terelakkan. OTT terhadap Bupati Pamekasan bisa saja hanya fenomena gunung es bagaimana pengkondisian dana desa dari pusat hingga ke desa sangat sistemik. Hingga, masyarakat tak mampu berbuat banyak akibat lihainya permainan mereka.

    Selain masalah dia atas, masalah sosialisasi pengelolaan dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah belum terjamah hingga ke telinga masyarakat. Penulis meyakini bahwa dana desa hanya ramai di ranah elite saja. Sementara di aras lokal, hingga kini belum memahami dan bahkan mengetahui adanya dana desa. Problem ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal; pemerintah kota dan desa memang sudah kongkalikong untuk tidak mensosialisasikan dana desa.

    Jika memang ada sosialisasi, itu sebatas formalitas saja. Bahkan yang dilibatkan hanya kepala desa dan beberapa elite desa yang bisa berkompromi. Sementara pegiat transparansi pemerintahan, masyarakat antikorupsi, dan warga yang kritis terhadap aparat desa sengaja disingkirkan. Akibatnya, dana desa tidak pernah dirasakan oleh publik. Infrastruktur di pedesaan terbengkalai. Jalan longsor menjadi fenomena yang jamak. Jadi, jangan heran ketika jalan-jalan di daerah utara Pamekasan seperti Waru masih sangat memilukan. Belum lagi kekeringan dan kurangnya air di musim kemarau seperti sekarang ini.

    Faktor kedua adalah eksternal. Artinya, masyarakat desa memang tidak peduli terhadap dana desa. Masyarakat perdesaan menganggap bahwa pembangunan desa sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawab kepala desa. Dalam konteks ini, dana desa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa tanpa inisiatif untuk mengontrol.

    Ditambah lagi karakter masyarakat yang cenderung tidak peduli terhadap proses pemilihan kepala daerah. Bahkan, masyarakat enggan untuk memilih kepala desa jika tidak diberi pesangon. Akibatnya, politik uang tidak terkendali.

    Pekerjaan Rumah Demokrasi

    Fenomena OTT yang terjadi di Pemekasan, Madura menjadi ujian tersendiri dalam mematangkan demokrasi lokal. Proses demokrasi yang dianggap sebagai opsi terbaik dalam memilih pemimpin ternyata belum mampu menyaring kepala daerah bervisi antikorupsi. Sebaliknya, praktik demokrasi masih melahirkan koruptor-koruptor baru hingga ke perdesaan. Praktik korupsi yang awalnya hanya di pusat, kini sudah merambah ke berbagai daerah.

    Dalam kaitan ini, ada problem mendasar yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Pertama, terlampau jauhnya keikutsertaan tokoh-tokoh agama dalam politik praktis. Artinya, tokoh-tokoh panutan yang semestinya bisa jadi sosok yang menabur benih-benih kebaikan, justru larut dalam praktik politik praktis. Bahkan, seorang tokoh tidak saja memposisikan diri sebagai pendukung calon kepala daerah. Melainkan, sampai turun ke berbagai pelosok untuk mengampanyekan dukungan.

    Fenomena ini dapat diamati pada tokoh ulama yang memiliki kharisma di daerah. Bagi masyarakat desa, tokoh agama terutama yang memiliki santri dinilai akan mudah mengirim massa untuk memilih salah satu calon. Ketokohan kiai yang sekaligus sebagai pengasuh pesantren dipandang sebagai seorang tokoh yang kharismatik karena pengaruhnya, khususnya di kalangan komunitas wali santri (In’am Sulaiman, 2010).

    Kedua, pendidikan politik di berbagai daerah yang masih minim. Hingga kini, pendidikan politik hanya mentok kepada masyarakat yang melek pendidikan. Sementara masyarakat desa tidak paham arti politik, sepenuhnya mengikuti arahan tokoh masyarakat. Akibatnya, hak suara mereka cenderung mengikuti opini publik yang berkembang di warung kopi. Serta, tunduk kepada individu yang ditokohkan di kampungnya.

    Ketiga, karakter masyarakat yang masih permisif terhadap praktik politik uang dalam kontestasi politik lokal. Di berbagai daerah, bukan hal yang aneh jika masyarakat enggan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah jika tidak diberikan sejumlah uang. Warga lebih memilih pergi ke sawah ketimbang ‘nyoblos’ apabila tidak ada iming-iming uang. Itulah sebenarnya tantangan demokrasi lokal yang ada saat ini.

    Maka, demi menciptakan kontestasi yang demokratis serta aspiratif, pendidikan politik memang penting untuk dilakukan ke berbagai daerah. Tujuannya agar masyarakat lebih terdidik untuk memilih kepala daerah. Inilah sebenarnya tugas partai politik dalam mengaplikasikan fungsinya dalam pendidikan politik. Parpol tidak hanya fokus di perkotaan, namun harus mampu menjangkau ke berbagai daerah. Selain itu, akselerasi pendidikan politik juga penting untuk menciptakan iklim pilkada tanpa politik uang. Dengan demikian, hasil yang dicapai dalam proses pemilihan tidak mudah tersandera oleh penggelapan uang rakyat.

    Akhirnya, publik memang harus mengutuk seluruh praktik korupsi dalam berbagai modus, tidak terkecuali korupsi dana desa. Sebab, korupsi merupakan penyakit masyarakat yang lambat laun akan memiskinkan publik. Oleh karena itu, mencampakkan calon kepala daerah yang bermasalah dengan hukum menjadi salah satu cara untuk menekan praktik korupsi. Semoga!

    Aminuddin warga Pemekasan dan alumnus UIN Sunan Kalijga Yogyakarta



    Komentar Pembaca: