Dipecat, 116 Guru Gugat Pondok Pesantren Al Zaytun Rp13 Miliar

    Senin, 12 Februari 2018 - 11:59 Editor : Redaksi Dibaca : 374 Views

    Menit.co.id – Kasus pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, masuk babak baru.

    Ratusan tenaga pengajar itu menggugat pihak pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut Rp 13 miliar ke Pengadilan Tinggi Industri (PHI) Bandung, Jawa Barat.

    Gugatan itu setelah upaya para guru untuk meminta kejelasan mengenai pemecatan kepada pihak pesantren tak membuahkan hasil. Mereka dipecat tanpa diberikan pesangon saat para guru sedang belajar kembali di bulan Januari 2017.

    “Kami sudah mengajukan dialog ke pimpinan Ponpes Al Zaytun, tapi di tolak. Kami bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga sudah berjuang ke Inspektorat Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama di Indramayu, bahkan ke Kementerian Tenaga Kerja, baik pusat maupun daerah. semua penderitaan jalan buntu, “kata Mustakim, salah satu penggugat dalam sidang perdana PHI di PN Kelas IA Khusus Bandung, Jalan Surapati Nomor 47 Bandung, Jawa Barat, Senin (12/2).

    Sidang perdana ini dihadiri oleh 100 dari 116 guru penggugat. Mereka didampingi oleh para pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Tim pengacara publik LBH Bandung sudah ada 7 pokok gugatan yang diajukan dalam gugatan PHI ini.

    Pertama, permintaan tergugat agar memunaikan hak-hak guru sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

    Kedua, permintaan tergugat agar bayar gaji selama massa menunggu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan gaji bulan Desembaer 2016 sampai dengan Januari 2018. Dengan jumlah nominal untuk 116 guru pada bir 1 dan 2 sekitar Rp 13 miliar

    Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar upah proses dan tunjangan hari raya (THR) selama proses perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

    Keempat, pernyataan sah dan berharga (Conservatoir Beslag) atas tanah dan gedung terhadap aset tergugataden dan gedung Blok Sandrem, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat.

    Kelima, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. (Verzet) dan upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorradd).

    Keenam, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 500 ribu per hari setiap kelalaian tergugat dilaksanakan putusan ini. Ketujuh, menghukum tergugat untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara.

    “PHI tinggal satu-satunya harapan kami, semoga majelis hakim PHI akan memberikan keputusan yang adil bagi kami,” kata Sarju, juga salah satu penggugat, dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: