KPK Kembali Periksa Bupati Achmad Syafii Penyuap Kajari Pamekasan

    Selasa, 5 September 2017 - 12:42 Editor : Redaksi Dibaca : 177 Views

    Menit.co.id – Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin hari ini (5/9) akan kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Achmad diperiksa terkait kasus suap Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dengan tersangka Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pamekasan Noer Solehhoddin (NS). Seperti diketahui Achmad juga merupakan tersangka dikasus yang sama dengan Noer Solehhuddin.

    “Achmad diperiksa sebagai saksi tersangka NS di kasus suap Kejari Pamekasan,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

    Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin dan Kejari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya sebagai tersangka kasus suap senilai Rp 250 juta.

    Suap tersebut bertujuan untuk menghentikan penyelidikan serta penyidikan oleh Kejaksaan Negeri dalam kasus korupsi proyek infrastruktur. Proyek senilai Rp 100 juta tersebut menggunakan dana desa.

    Selain Achmad dan Rudi, KPK juga menetapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

    “Setelah pemeriksaan awal dan gelar perkara, ada dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dan meningkatkan ke tingkat penyidikan,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK,Jakarta Selatan, Rabu (2/8).

    Dalam kasus ini, Achmad Syafii, Sucipto, Agus Mulyadi serta Noer Solehhoddin diduga memberi suap maka akan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Untuk Rudi Indra Prasetya yang diduga penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: