KPK Periksa Ketua DPRD Kalteng Dalam Kasus Suap Anak Usaha Sinarmas

    Rabu, 14 November 2018 - 12:25 Editor : Redaksi Dibaca : 95 Views

    Menit.co.id Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Reinhard Atu Narang, Rabu (14/11).

    Politikus PDIP itu bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait fungsi pengawasan DPRD Kalteng terhadap pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan sawit, PT Binasawit Abadipratama, anak usaha Sinarmas.

    Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Reinhard dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka CEO PT Binasawit Abadipratama Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipradhana.

    “Reinhard Atu Narang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WAA (Willy Agung Adipradhana),” kata Febri melalui pesan singkat, Rabu (14/11).

    Belum diketahui secara pasti kaitan Reinhard dalam kasus ini. Namun, Reinhard diduga mengetahui soal dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Binasawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

    Pemeriksaan Reinhard menambah panjang daftar saksi yang diperiksa tim penyidik untuk mengusut kasus suap ini. Pada Selasa (13/11), tim penyidik memeriksa dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Anggoro Dwi Purnomo dan Lodewik Critopel Iban.

    Selain itu, KPK juga memeriksa tiga orang dari pihak swasta. Kelima saksi itu diperiksa di Kantor Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami soal proses di internal PT Binasawit Abadipratama. Selain itu, KPK juga mendalami mengenai kewenangan pengawasan DPRD Kalteng.

    “Kami mendalami sejauh mana pengetahuan mereka tentang proses di internal perusahaan tersebut dan pada pihak DPRD kami dalami terkait dengan kewenangan pengawasan yang menjadi poin krusial dugaan suap yang kami proses beberapa waktu yang lalu,” katanya.

    Dalam kasus ini KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Tiga orang di antaranya merupakan petinggi PT Binasawit Abadipratama (BSAP), yakni Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BSAP yang juga Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk); Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BSAP Wilayah Kalteng bagian Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT BSAP.

    Sementara empat tersangka lainnya berasal dari unsur DPRD Kalteng, yakni Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng; Punding LH Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng; Arisavanah selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng; dan Edy Rosada selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng. Diduga, sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng itu menerima suap sebesar Rp 240 juta dari pengurus PT Binasawit, anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.

    Suap itu terkait dengan rencana DPRD Kalteng membuat press release mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BSAP. Dengan suap tersebut, PT BSAP meminta DPRD menyampaikan kepada media bahwa tidak benar PT BAP tidak memiliki HGU, namun proses perizinan itu sedang berjalan.

    Selain itu, PT BSAP juga meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BSAP tidak dilaksanakan. DPRD Kalteng sebelumnya menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng.

    Anggota Komisi B DPRD Kalteng sempat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak PT BSAP. Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BSAP yang menguasai lahan sawit, namun sejumlah perizinan diduga bermasalah, yakni hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah, karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan. Padahal, PT Binasawit telah beroperasi sejak 2006.

    (Suara Pembaruan)



    Komentar Pembaca: