KPK Periksa Pegawai BPK dan Jasa Marga Atas Kasus Suap Motor Harley

    Kamis, 28 September 2017 - 14:44 Editor : Redaksi Dibaca : 173 Views

    Menit.co.id – Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Caecelia Ajeng Nindyaningrum dan General Manajer SBU Niaga PT Berdikari Persero, Yeni Yanuari dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan 1 unit motor Harley Davidson terkait audit BPK terhadap laporan keuangan PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi tahun anggaran 2015 dan 2016.

    Dalam kasus tersebut terdapat dua tersangka yaitu Sigit Yugoharto selaku auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik (BPK RI) penerima suap dan General Manajer PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi, Setia Budi selaku pemberi suap.

    “Pegawai BPK, Caecelia Ajeng Nindyaningrum akan diperiksa sebagai saksi untuk Setia Budi dan Sigit Yugoharto. Dan General Meneger SBU Niaga PT Berdikari Persero, Yeni Yanuari akan jadi saksi Setia Budi dalam kasus PDTT Terhadap Jasa Marga pada 2017,” kata Juru Bicara Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis (28/9).

    Tidak hanya mereka berdua yang akan diperiksa oleh KPK. Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga (Persero) Kushartanto Kuswiranto juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama untuk tersangka Setia Budi dan Sigit Yugoharto.

    Sebelumnya, Rabu (27/9) kemarin Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryyani telah diperiksa oleh penyidik KPK. Dalam pemeriksaannya dia mengaku akan membenahi internal di PT Jasa Marga. “Kita mendukung pemeriksaan ini dan kita akan teliti lagi masalah internal jasa marga,” kata Desi usai menjalani pemeriksaan.

    Sigit sebagai auditor BPK disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Sedangkan Setia selaku General Manager PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: