Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Soal Pasal Hak Angket KPK

    Kamis, 8 Februari 2018 - 20:22 Editor : Redaksi Dibaca : 145 Views

    Menit.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan materi yang diajukan pegawai KPK terkait Pasal Hak Angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD (MD3). MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

    Terkait putusan itu, KPK kecewa dengan sikap MK. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dampak dari putusan itu terhadap lembaga antirasuah itu.

    “Jadi meskipun KPK kecewa dengan putusan tersebut namun tentu sebagai institusi penegak hukum KPK menghormati putusan pengadilan. Kami akan membaca dan melakukan analisis lebih detail, lebih dalam terkait putusan tersebut dan sejauh mana konsekuensi konsekuensinya terhadap pelembagaan KPK akan dibahas terlebih dahulu di internal,” kata Febri di gedung KPK, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).

    “Hasil pembahasan ini akan berpengaruh nantinya terkait dengan bagaimana sikap KPK dan juga relasi KPK dengan DPR khususnya dengan pansus angket jadi itu masih kita perlu pelajari lebih lanjut,” tambahnya.

    Kendati putusan itu, KPK mencermati pernyataan yang dikatakan hakim. Febri mengatakan bahwa hakim mengingatkan kewenangan pengawasan DPR tak bisa mencampuri proses penanganan perkara yang dilakukan KPK. Sebab hal itu merupakan proses Yudisial yang bersifat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

    “Ada satu hal penting yang sama sama kita dengar pada pertimbangan hakim dimana hakim menegaskan bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak bisa masuk pada proses Yudisial yang dilakukan oleh KPK,” tutur Febri.

    “Kenapa? karena proses Yudisial ini harus berjalan secara independen dan pengawasannya sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari proses praperadilan pengawasan horizontal sampai dengan proses berlapis di Pengadilan Tipikor tingkat pertama, banding dan kasasi,” tambahnya.

    Terkait hal ini, Febri mengungkit bahwa pansus angket muncul saat KPK menolak permintaan sejumlah anggota komisi III DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Bagi KPK, penolakan itu termasuk proses Yudisial yang merupakan penanganan perkara dan tak bisa di intervensi pihak lain.

    “Kami tidak bisa membuka rekaman tersebut karena itu termasuk bagian proses Yudisial di proses penyidikan KTP elektronik. Dan juga proses penyidikan lain pemberian keterangan palsu oleh Miryam s Haryani yang kita tahu saat ini sudah terbukti di pengadilan Tipikor,” pungkasnya.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: