Polda Riau Periksa Bos PT Hutahaean Soal Kasus Perambahan Hutan

    Senin, 14 Agustus 2017 - 16:56 Editor : Redaksi Dibaca : 176 Views

    Menit.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Harangan Wimar Hutahaean (HW), Presiden Direktur sekaligus pemilik PT Hutahaean.

    Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka secara korporasi terkait dugaan perambahan hutan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU).

    “Iya betul. Agendanya hari ini yang bersangkutan hari ini sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Perannya sebagai Presiden Direktur perusahaan PT Hutahaean,” ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo, Senin (14/8).

    Pantauan merdeka.com di lokasi, pengusaha ternama di Riau yang berusia 82 tahun itu, diperiksa sejak pukul 08.00 Wib hingga istirahat makan siang. Kemudian, pemeriksaan berlanjut siang hingga sore.

    “Nanti saja ya, pemeriksaan masih berlanjut,” ujar HW singkat saat meninggalkan gedung Ditreskrimsus Polda.

    Selain menetapkan PT Hutahaean sebagai tersangka korporasi atau perusahaan, Polda Riau juga mengincar tersangka perorangan dari kalangan pejabat eksekutif di PT Hutahaean yang patut bertanggungjawab atas tindak pidana ini.

    Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Adinegara menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menetapkan pimpinan perusahaan itu sebagai tersangka jika bukti sudah mencukupi.

    Polda Riau periksa Bos PT Hutahaean ©2017 Merdeka.com

    Kemungkinan penetapan itu nantinya berdasarkan perkembangan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Meski masih menetapkan tersangka korporasi, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi.

    “Dari keterangan saksi ahli, baik planologi, ahli lingkungan hidup, ahli pidana dan ahli pertanahan, PT H ini ada kelebihan areal,” kata Irjen Zulkarnain.

    Untuk tersangka perorangan, Zulkarnain memastikan yang dijerat adalah dari unsur direktur. Sejauh ini, katanya, penyidikan masih berlangsung.

    Perlu diketahui, kasus ini berawal dari laporan Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Lahan di DPRD Riau yang melaporkan 33 perusahaan yang diduga menabrak aturan dalam menjalankan usahanya.

    Pansus menyebutkan, sedikitnya 203.977 hektare lahan digarap tanpa mengantongi HGU. Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 2,5 triliun.

    Dari laporan Pansus ini, masyarakat menamakan diri Koalisi Rakyat Riau (KRR) akhirnya melaporkan 33 perusahaan tersebut pada Senin, 16 Januari 2017.

    Selanjutnya, dari 33 perusahaan itu, Tim Sud Direktorat (Subdit) IV Ditreskrimsus Polda Riau akhirnya menindaklanjuti memproses sebanyak 4 perusahaan yang terindikasi kuat melanggar aturan.

    Satu di antaranya adalah PT Hutahaean. Tiga lainnya yaitu, PTPN V, PT Ganda Hera Hendana dan PT Seko Indah.

    “Sementara, kita fokus empat perusahaan dulu. Yang lainnya diturunkan ke masing-masing Polres untuk diusut,” kata Zulkarnain.

    Terhadap PT Hutahaean, dari 8 Afdeling area kebun, penyidik mendapati Afdeling ke 8 di Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang kuat indikasi melawan hukum. Ada seluas 835 hektare di afdeling itu yang diusut asal muasal dan pelanggaran pidananya.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: