Pidana Pengkritik DPR, ICW: Bukan Hanya Kami, Wartawan Juga Terancam

    Senin, 12 Februari 2018 - 23:13 Editor : Redaksi Dibaca : 334 Views

    Menit.co.id – UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disahkan. Ada beberapa pasal yang menjadi perhatian, salah satunya soal pidana buat mereka yang mengkritik DPR.

    Di pasal 122 dalam pasal ini yang cukup menarik perhatian adalah pada huruf k. Poin itu menyebut jika ada pihak atau lembaga yang merendahkan kehormatan anggota DPR bisa ditindak oleh MKD dengan mengambil langkah hukum.

    Sehingga pihak yang mengkritik anggota DPR bisa diproses secara hukum dengan dilaporkan ke kepolisian.

    Lalu bagaimana tanggapan pegiat antikorupsi yang kerap melakukan kritik?

    “Ini bukan saja membahayakan kami, tetapi juga wartawan dan masyarakat sipil. Jadi kalau memberitakan negatif anggota DPR bisa dipidana,” beber aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz saat berbincang dengan kumparan (kumparan.com), Senin (12/2).

    Tapi, Donal menegaskan, ICW sebagai bagian dari masyarakat sipil akan tetap menyuarakan kritik secara objektif kepada DPR.

    “Diikuti dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan masyarakat sipil. Mengawal DPR dengan transparan,” tegas dia.

    Donal menjelaskan dan di UU MD3 ini, ada kebalikan. Sekarang penegak hukum untuk memproses anggota DPR akan semakin susah.

    “Jadi yang jelas di UU ini, menggambarkan DPR imun terhadap proses hukum. Akan semakin susah memproses hukum karena mesti ada izin MKD,” tegas dia.

    Alasan DPR, mereka mengaku rentan dikriminalkan, padahal menurut Donal selama ini tak pernah ada anggota DPR yang dikriminalkan.

    “Jadi DPR semakin sulit diproses hukum, tetapi akan semakin mudah mengkriminalisasi dengan pasal antikritik,” tutup dia.

    (kumparan)



    Komentar Pembaca: