Upaya Pelengseran Tahta Setya Novanto Jilid Dua

    Jumat, 17 November 2017 - 10:03 Editor : Redaksi Dibaca : 230 Views

    Menit.co.id – Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Upaya pengambilalihan tahta Setya Novanto sudah coba dilakukan oleh segelintir elite di Partai Golkar sejak pertengahan September 2017 lalu. Langkah pelengseran dilakukan dengan membentuk tim pengkajian.

    Tim ini diketuai oleh Yorrys Raweyai. Tim dibentuk pasca Novanto pertama kali ditetapkan tersangka pada 17 Juli 2017. Hasilnya, tim meminta Novanto nonaktif karena dinilai menjadi salah satu penyebab turunnya elektabilitas Golkar.

    DPP Golkar tinggal menggelar rapat pleno untuk penentuan sikap. Upaya ini dilakukan saat Novanto tengah dirawat di RS Premiere Jatinegara karena penyakit jantung dan sinusitisnya.

    Selangkah lagi upaya itu berhasil, tetiba praperadilan memutuskan penetapan tersangka Novanto tidak sah dan batal demi hukum. Tak lama dari putusan PN Jaksel itu, Novanto sembuh dan pulang dari rumah sakit.

    Langsung konsolidasi, hasil tim pengkajian pun gembos. Malah, Yorrys sebagai ketua tim pengkajian dicopot dari pengurus Golkar.

    “Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditanda tangani langsung oleh ketua umum dan sekjen,” kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz Samual saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/10).

    Untuk kedua kalinya, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 10 November lalu. Tapi, Novanto tak mau datang ke KPK saat dipanggil untuk diperiksa. 11 Kali dipanggil, hanya tiga kali Novanto hadir di KPK.

    Sejumlah penyidik KPK pun hendak menangkap paksa di kediamannya di Jalan Wijaya, Jaksel. Tapi Novanto tak ada, menghilang entah dimana hingga Kamis (16/11) malam kemarin. Di saat momen itu, internal Golkar kembali bergolak.

    Bahkan kini bukan sekadar Yorrys yang ingin Novanto lengser, tapi langsung Wakil presiden yang juga mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan, Novanto hilang, sehingga Golkar harus segera memilih ketum baru.

    “Harus segera, kalau ketua menghina masa kaptennya menghina, masa tidak diganti kaptennya. Iya ketua umum. Ketum menghilang bagaimana partainya, masa partai hilang juga. Mesti ada pemimpin yang baru muncul,” ujar dia usai sambutan Rakernas Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Kamis (16/11).

    Desakan JK pun memicu gejolak di internal Golkar makin bertambah. Sejumlah kader pun sepakat dengan usulan JK yang ingin Setya Novanto segera lengser.

    Seorang sumber di internal Partai Golkar mengakui bahwa saat ini para senior Golkar tengah menggalang kekuatan untuk melengserkan Novanto. Bahkan, hari ini dia membisikkan, bahwa akan ada rapat antar politisi senior di Golkar.

    “Sedang dibahas dan dibicarakan,” kata politisi Golkar yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (16/11).

    Sayang, dia tak mau mengungkap siapa saja senior Golkar yang dimaksud. Begitu juga soal waktu dan tempat para senior-senior ini merapat nanti.

    Menurut dia, para senior baru akan keluar memberikan statement jika Novanto nanti sudah ditemukan dan ditangkap KPK. “Nantilah tunggu dulu, sekarang kan belum ditemukan, belum ditangkap,” kata dia.

    Pernyataan sumber itu pun dibenarkan oleh Wasekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam. Menurut dia, senior seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla dan BJ Habibie sepakat untuk menyelamatkan Partai Golkar.

    “Tadi pagi ditelepon Bang Akbar, dia minta saya sampaikan kepada DPD-DPD di Jatim untuk segera bersiap menghadapi masalah yang sangat genting, ya intinya persiapan Munaslub,” kata Ridwan.

    Ridwan mengatakan, posisi senior-senior seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla dan BJ Habibie sudah pasti ingin pergantian ketua umum. Hanya tinggal Ical dan Agung Laksono saja.

    “Ya tinggal Pak Aburizal dan Agung Laksono, kalau Pak Akbar, Pak JK kan sudah jelas. Pak Habibie lebih cenderung memberikan apa namanya mendukung pendapat. Tinggal Agung Laksono dan Pak Ical, kalau Pak Agung dan Pak Ical setuju, ya sudah kita Munaslub,” kata Ridwan.

    Ridwan memahami bahwa gelaran Munaslub bisa dilakukan atas usulan DPD I Golkar. Tapi menurut dia, hal itu jika keadaan Golkar tak sedang genting. Saat ini, kata dia, Golkar sudah hampir karam dan harus dilakukan penyelamatan segera.

    Dia menawarkan solusi, Ical, Agung Laksono, JK, BJ Habibie dan Akbar Tanjung duduk bareng membahas munaslub. Jika semua setuju, maka tinggal mencari angka 2/3 DPD I Golkar yang usulkan Munaslub.

    “Usulan DPD itukan kita bicara sesuatu yang normal, kita tahu AD/ART, kita mengerti itu, kita jangan berkelit di AD/ART, kita semua ngerti, tapi ini keadaan darutan, hilang ketua umum ini, kalau sudah darurat, maka tahapannya, kalau lima orang ini (senior Golkar) mengatakan 1000 persen setuju Munaslub, maka DPD I saya yakin juga semua akan setuju,” kata Ridwan.

    Suara penyelamatan Golkar juga datang dari pengurus di daerah. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta DPP Partai Golkar untuk segera melakukan langkah strategis demi penyelamatan partai ke depan.

    Ia menyerukan, soliditas partai harus lebih diutamakan dibandingkan dengan berbagai agenda politik jangka pendek. “DPP Golkar harus segera mengambil langkah strategis. Simpan seluruh agenda jangka pendek untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang,” kata Dedi di Purwakarta.

    Penyelamatan positioning partai secara nasional disebut Dedi harus menjadi agenda utama agar Partai Golkar tetap bertahan dan tumbuh dalam rangka mewarnai pembangunan nasional di Indonesia.

    “Saya kira jangan dulu lah kita bicara siapa Ketua Umum barunya atau siapa Plt-nya. Hal yang paling penting adalah selamatkan Golkar-nya dulu,” katanya menambahkan.

    Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, perkara pergantian ketua umum adalah ranah DPD. Secara organisasi, pergantian ketua umum harus berdasarkan aspirasi DPP dan pengurus Golkar tingkat provinsi.

    “Itu urusan DPP, bukan urusan luar DPP, kan DPP punya mekanisme sendiri,” kata Firman saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (16/11).

    Firman menolak jika dikatakan JK adalah orang luar dari Partai Golkar. Menurut dia, mekanisme di Golkar jelas soal pergantian ketua umum. “Yang punya hak itukan DPP sama DPD I,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini kembali menekankan.

    Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga menekankan, tidak ada rencana DPP Golkar untuk rapat membahas persoalan hukum Setya Novanto. Dia menegaskan, pelengseran ketua umum harus sesuai dengan aturan main di Golkar. Yakni usulan dari DPD I Partai Golkar.

    “Saya kira itu nanti sistem yang jalan. Saya tidak mau berandai-andai, kita serahkan kepada sistemnya saja,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/11).

    Idrus juga menegaskan, DPP saat ini tengah sibuk melakukan rangkaian perayaan HUT Golkar ke 53 di berbagai provinsi. Bahkan, besok Idrus mengatakan, Golkar akan deklarasi pasangan Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar di Pilgub Sulsel.

    “Tidak ada, sampai sekarang belum ada (rapat). Kita justru hari ini atau besok sebagian besar ke Makassar karena bagian dari integral rangkaian kegiatan HUT Golkar ada beberapa kegiatan di Makassar. Deklarasi Nurdin Halid dengan Aziz, kemudian Nusantara memasak sesuai menu makanan berbagai daerah. Pekan kreativitas, Dan 19 itu jago, Jalan santai Partai Golkar. Proyeksi dihadiri diatasi 150.000 dengan hadiah berupa rumah mobil, motor dan puluhan umroh,” kata Idrus.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: