Dukungan Penuh Korea Utara untuk Palestina Menjadi Anggota PBB

Palestina Menjadi Anggota PBB

MENIT.CO.ID – Pemerintah Korea Utara memberikan dukungan penuh kepada Palestina untuk mendapatkan “hak dan keistimewaan” di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Minggu (12/5/2024), Korea Utara menyatakan dukungan ini sebagai bagian dari resolusi Majelis Umum PBB yang memberikan “hak dan keistimewaan” kepada Palestina.

Dukungan ini juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali upaya Palestina menjadi anggota ke-194 PBB, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA).

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa resolusi yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat mencerminkan keinginan kuat masyarakat internasional untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Korea Utara juga mengecam kebijakan satu negara Yahudi dan mendukung solusi dua negara, serta mengkritik veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi yang relevan di Dewan Keamanan PBB pada 18 April.

Selain itu, Korea Utara menyerukan penghentian pendudukan ilegal oleh Israel dan mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Pada 10 Mei, Majelis Umum PBB menyetujui rancangan resolusi yang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina dan memberikan beberapa hak tambahan kepada Palestina yang saat ini berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di PBB.

9 Negara Menolak Palestina Masuk Anggota PBB

Pada hari Jumat, 10 Mei 2024, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang memberikan “hak dan keistimewaan” baru kepada Palestina. Resolusi ini juga mendorong Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan pengakuan Palestina sebagai anggota PBB ke-194.

Sebanyak 143 negara mendukung resolusi tersebut, sementara sembilan negara menentangnya, dan 25 negara memilih abstain. Negara-negara yang menolak resolusi ini termasuk Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Amerika Serikat, Papua Nugini, Nauru, dan Palau. Berikut alasan penolakan dari sembilan negara tersebut:

Amerika Serikat

Perwakilan Amerika Serikat menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel. Mereka menekankan bahwa langkah-langkah sepihak di PBB tidak akan mencapai tujuan ini dan status kenegaraan Palestina harus diperoleh melalui negosiasi langsung.

Hongaria

Hongaria menolak resolusi ini dengan alasan menjaga kejelasan hukum dan proses yang cermat di PBB. Mereka juga mengutuk serangan teroris oleh Hamas pada 7 Oktober dan menyerukan pembebasan sandera secara segera dan tanpa syarat.

Papua Nugini

Papua Nugini menyuarakan keprihatinannya mengenai tantangan perdamaian dan keamanan yang dihadapi Palestina dan Israel. Mereka menolak resolusi ini karena tidak memberikan solusi jangka panjang yang sesuai dengan Piagam PBB.

Israel

Israel menyatakan bahwa pemungutan suara ini akan membuka pintu PBB bagi Otoritas Palestina yang mendukung terorisme dan tidak memiliki kendali penuh atas wilayahnya sendiri. Mereka menekankan bahwa langkah ini mengabaikan Dewan Keamanan dan melanggar Piagam PBB.

Argentina

Argentina, yang memiliki hubungan kuat dengan Israel dan negara-negara Arab, menolak resolusi ini. Presiden baru, Javier Milei, berjanji untuk memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem dan menyatakan Hamas sebagai kelompok teroris.

Mikronesia, Palau, dan Nauru

Ketiga negara ini, yang secara historis memiliki kesamaan suara dengan Amerika Serikat, juga menolak resolusi tersebut. Mereka mencatat bahwa perang yang berkepanjangan di Gaza telah mengubah suasana hati di PBB terhadap solusi dua negara.

Republik Ceko

Republik Ceko menekankan bahwa keanggotaan PBB tidak akan membawa perdamaian bagi Palestina. Mereka mendorong negosiasi langsung dan kompromi politik antara Palestina dan Israel serta mendorong kerjasama melalui Perjanjian Abraham.

Resolusi ini menandai langkah penting dalam upaya internasional untuk memberikan lebih banyak hak kepada Palestina, meskipun mendapat penolakan dari beberapa negara utama.