APPBI Menilai Penerapan PPKM Mikro Darurat Tidak Akan Efektif

  • Bagikan
APPBI Menilai Penerapan PPKM Mikro Darurat Tidak Akan Efektif
APPBI Menilai Penerapan PPKM Mikro Darurat Tidak Akan Efektif

Menit.co.id – Pengusaha pengelola pusat perbelanjaan menilai penerapan PPKM Mikro Darurat tidak akan efektif. Sebab, penyebaran kasus covid-19 yang terjadi saat ini dinilai berada di lingkungan dan komunitas yang lebih kecil.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, seharusya pembatasan dilakukan berbasis mikro dan melakukan penegakan sampai dengan tingkat paling kecil di lingkungan dan komunitas kehidupan masyarakat.

“Pembatasan tidak akan efektif jika hanya diberlakukan terhadap fasilitas-fasilitas yang selama ini memiliki kemampuan dan telah dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin dan konsisten seperti pusat perbelanjaan,” katanya.

Ia mengatakan, PPKM Mikro Darurat akan berdampak besar terhadap gerak perekonomian, dunia usaha akan kembali terpukul dan kembali terpuruk.

Oleh karena itu, menurutnya, jangan sampai pengorbanan besar dibidang ekonomi menjadi sia-sia akibat kebijakan yang diputuskan tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus positif covid-19.

“Pusat Perbelanjaan akan mendukung setiap ketentuan yang ditetapkan sepanjang atau jika memang efektif untuk menekan laju lonjakan jumlah kasus positif covid-19,” jelasnya.

Pemerintah menerapkan PPKM mikro darurat mulai Jumat, 2 Juli hingga 20 Juli 2021. Penerapan  darurat berlaku di seluruh daerah di Indonesia.

Adapun kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal yang semakin dibatasi. Waktu operasional pusat perbelanjaan atau mal akan terkena pembatasan hingga pukul 17.00 waktu setempat. Selain itu, pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen kapasitas dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Bocoran Aturan PPKM Mikro Darurat Juli 2021

Pemerintah akan menetapkan PPKM Mikro Darurat mulai 2 Juli-20 Juli 2021. Ada beberapa pengetatan aturan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat ini sejalan dengan melonjaknya kasus harian Covid-19 di Indonesia.

Dalam catatan Bisnis, jumlah kasus harian Covid-19 pada Senin 14 Juni, 21 Juni dan 28 Juni 2021 masing-masing sebanyak 8.189 per hari, 12.128 kasus per hari dan 20.694 kasus per hari.

Ada dua penyebab melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia yakni libur Lebaran dan munculnya varian virus corona delta di Indonesia.

Kondisi ini, membuat pemerintah menarik rem darurat untuk wilayah zona merah dan orange dalam bentuk PPKM Mikro Darurat.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, berikut usulan PPKM Mikro Darurat yakni:

No Keterangan/aktivitas Lokasi Usulan 1 Perkantoran Perkantoran, pemerintahan, swasta, lembaga, daerah Kabupaten/kota zona merah dan orange wajib melaksanakan WFH 75 persen

2 Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah, perguruan tinggi, pelatihan, tempat pendidikan Bagi daerah zona merang dan orange wajiba melakukan aktivitas secara online

3 Kegiatan Sektor Essensial – Pelayanan publik – Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat  (pasar, toko swalayan, supermarket) Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, prokes dan kapasitas pengunjung

4 Kegiatan makan minum di tempat umum Warung makan, cafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan di pusat perbelanjaan – Pembatasan jam operasional hingga pukul 17.00 WIB – Kapasitas pengunjung paling banyak 25 persen – Layanan pesan antar hingga 20.00 WIB

5 Pusat Perbelanjaan/ mal Pusat perbelanjaan dan mal – Pembatasan operasional hingga jam 17.00 WIB – Protokol kesehatan lebih ketat – Pembatasan pengunjung hingga 25 persen dari kapasitas

6 Kegiatan ibadah Rumah ibadah dan tempat ibadah – Zona merah dan orange ditiadakan hingga dinyatakan aman – Zona lainnya akan disesuaikan dari Kementerian Agama

7 Kegiatan di Area Publik Fasilitas umum, tempat wisata, taman umum dan area publik lainnya – Zona merah dan orange akan ditutup sementara hingga dinyatakan aman – Zona lain, dibuka dengan kondisi paling banyak 25 persen dari kapasitas sesuai aturan pemda, dengan menggunakan prokes yang lebih ketat

8 Transportasi Umum Kendaraan umum, angkutan massal, taxi dan ojek online, kendaraan sewa dan lainnya Bisa beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasi yang lebih ketat dari pemerintah daerah.

  • Bagikan