Bank Dunia Soroti Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah

  • Bagikan
Bank Dunia Soroti Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah

Menit.co.id – Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang masih menjadi penghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

Menurut Indira, upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperbaiki iklim usaha serta menarik investasi asing patut diapresiasi dan bisa disebut berhasil. Sebanyak 16 paket kebijakan sudah menunjukkan hasilnya.

Salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 106 menjadi 72.

“Kemudahan perizinan dan berusaha itu berdampak pada daya tarik Indonesia bagi investor asing,” kata Indira dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12).

Namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yakni bisa mensinkronkan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Masalah cukup besar juga ketika pemerintah pusat sudah cukup progresif, seperti revisi DNI (daftar negatif investasi), tapi ketika ada yang mau investasi di daerah dan berhadapan dengan pemda, peraturannya conflict,” ujar dia.

Indira menekankan, dukungan dari pemda dalam upaya menarik investasi asing sangat penting agar terobosan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan efektif. “Untuk menarik investasi, tidak hanya pemerintah pusat yang jalan, tapi juga pemda harus mendukung,” ujar Indira.

Pemerintah sendiri pertengahan tahun ini telah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia.

OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

(ANTARA)

  • Bagikan