BPH Migas Usul Cadangan BBM Tak Hanya Dikelola Pertamina

    Senin, 19 Februari 2018 - 20:23 Editor : Redaksi Dibaca : 296 Views

    Menit.co.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan persoalan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang dinilai minim dan mengkhawatirkan. Sebab, cadangan BBM yang dimiliki Indonesia saat ini hanya berupa cadangan operasi milik PT Pertamina (Persero).

    Salah seorang Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo menyampaikan hal tersebut ketika bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Dia membandingkan, jumlah cadangan BBM di Indonesia kalah jauh dengan beberapa negara lain seperti Jepang dan China yang rata-rata mencapai 7 bulan.

    “Untuk tugas cadangan BBM nasional, BPH sampai saat ini belum bisa mendapat anggaran atas cadangan. Cadangan yang ada pun berupa cadangan operasional dengan ketahanan hanya 20-23 hari,” kata Saryono di Gedung MPR, Senin (16/2/2018).

    Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menyebut, untuk menambah cadangan 1 hari, diperkirakan butuh dana mencapai Rp 1 triliun. Minimnya cadangan BBM, dia nilai mengkhawatirkan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terhambatnya impor BBM.

    Ifan, sapaan akrabnya, menyebut sewajarnya Indonesia memiliki cadangan BBM sendiri terlepas dari cadangan operasi milik Pertamina. “Seharusnya dikelola sendiri, seperti Bulog,” tuturnya.

    Menanggapi hal itu, Zulkifli melihat pemerintah memang belum menaruh perhatian khusus atas cadangan BBM nasional. Padahal, dengan jumlah ketergantungan impor minyak yang terus meningkat, minimnya cadangan sangat mengkhawatirkan.

    “Anggaran sebenarnya bisa, tapi mungkin ini belum dianggap penting (oleh pemerintah), belum prioritas,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, BPH Migas menyampaikan beberapa kegiatan utama yang saat ini tengah dilaksanakan seperti pengembangan penyalur BBM sebagai pengganti SPBU di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Selain itu, disampaikan pula tentang peningkatan pemanfaatan jaringan gas untuk rumah tangga dan industri salah satunya untuk menekan jumlah impor LPG.

    (cnbc/cnbc)



    Komentar Pembaca: