Dampak Corona, 6 Proyek DAK Fisik PUPR Dumai Selamat dari SE Menku

    Minggu, 5 April 2020 - 11:36 Editor : Redaksi Dibaca : 335 Views

    Menit.co.id Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota untuk dapat segera menghentikan semua proyek pengadaan barang dan jasa, termasuk pembangunan fisik, dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Dalam suratnya, Jumat, 27 Maret 2020, tentang perihal ‘Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

    Sri Mulyani meminta para kepala daerah langsung menerapkan penghentian tersebut, sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan, terhitung sejak menerima surat tersebut.

    Diketahui, surat bernomor S-247/MK.07/2020 itu bersifat segera, dengan kata lain harus dilaksanakan secepatnya.

    Sri Mulyani menegaskan, agar seluruh anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK, difokuskan untuk membiayai perang melawan wabah corona virus desease 2019 (Covid-19).

    Menkeu RI menjelaskan, wabah Covid-19 dibeberapa wilayah di Indonesia saat ini, membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan wabah tersebut.

    “Bersama ini kami meminta seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya, untuk dapat dihentikan pelaksanaannya,” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Menkeu RI, Sri Mulyani.

    Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI di Jakarta.

    Sementara kegiatan lelang proyek di LPSE Dumai tetap berjalan dan bahkan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah ditetapkan pemenangnya oleh Pokja ULP Kota Dumai.

    Menindak lanjuti kritik publik terkait pelelangan proyek bersumber dari dana DAK yang sudah ditetapkan pemenang, media mencoba konfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kota Dumai.

    Dimana hasil konfirmasi menyebutkan, bahwa proyek fisik yang ada di Dinas PUPR pada bagian Bina Marga telah selamat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    “Apa bila sudah berkontrak sebelum 27 Maret 2020 dan melakukan input OMSPAN ke Pemerintah Pusat, maka proyek fisik yang bersumber dari DAK lolos dan tidak ada penghentian,” kata Reza Pahlevi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Dumai, Ahad (5/4/20).

    Dijelaskannya, bahkan Pemerintah Pusat memberikan batas akhir penginputan OMSPAN pada 28 Maret 2020 pukul 16.00 WIB. “Lewat batas yang sudah diberikan itu, maka proyek fisik dari DAK maka tidak bisa lanjut atau dihentikan,” jelasnya.

    Diterangkan paket pekerja fisik di Dinas PUPR Dumai bagian Bina Marga ada 6 paket yang bersumber dari DAK. “Alhamdulillah 6 paket itu sudah selamat dan masuk ke OMSPAN pemerintah pusat,” terangnya.

    Demikian bunyi surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertanggal 28 Maret 2020 :

    Nomor : S-128/PK/2020
    Sifat : Segera
    Lampiran : –
    Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2020.

    Yth. Gubernur/Bupati/Wali kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

    Menunjuk surat kami Nomor: S-126/PK/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Dokumen kontak yang dapat diinput melalui aplikasi OMSPAN adalah kontak yang telah ditandatangani sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.

    2. Batas waktu penginputan data kontrak melalui aplikasi OMSPAN diperpanjang, yang semula paling lambat 27 Maret 2020 jam 23.59 WIB diubah menjadi tanggal 28 Maret 2020 jam 16.00 WIB.

    3. Upload daftar kontrak atas data kontrak yang telah diinput melalui aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada angka 2, masih dapat dilakukan setelah tanggal 28 Maret 2020 jam 16.00, sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Fisik.

    4. Ketentuan batas waktu penandatanganan kontak, penginputan data kontrak, dan upload dokumen kontrak tersebut, berlaku untuk semua jenis penyaluran baik yang bertahap, sekaligus, maupun campuran, untuk seluruh bidang/subbidang DAK Fisik, selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Untuk Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan termasuk yang dibatasi.

    5. Terhadap kontrak yang telah diinput dan diupload dalam aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dapat dilaksanakan penyaluran setelah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama saudara diucapkan terima kasih. Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Putut Hari Satyaka.



    Komentar Pembaca:

    Menit.co.id sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.