Mulai 1 Maret, Syarat Jual Beli Tanah Harus Punya BPJS

BPJS Syarat Jual Beli Tanah

Menit.co.id – Mulai 1 Maret, syarat jual beli tanah harus punya BPJS Kesehatan. Ini tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Tidak hanya syarat jual beli tanah harus punya BPJS, untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, melaksanakan Umrah dan Haji pun demikian.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekarang ini sedang di sosialisasikan pemerintah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah per 1 Maret 2022 mendatang.

“Persyaratan ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022.” tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 di tandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana.

Dalam surat tersebut, pemohon pelayanan peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus menyertakan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

“Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus di lengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan,” tulis seperti di kutip, Sabtu (19/2).

Kapolri di minta menyempurnakan regulasi untuk pemohon SIM. Kemudian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menyertakan syarat kartu BPJS Kesehatan.

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tulis Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Agama untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat bagi calon jamaah Umrah dan Haji.

“Mensyaratkan calon jamaah Umrah dan jamaah Haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN,” lanjutnya.

Menteri Agama juga di minta untuk memastikan agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah Umrah dan penyelenggara ibadah Haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program JKN.

Hal tersebut juga berlaku kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama.

Adapun surat tersebut menyatakan bahwa aturan ini sesuai dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Surat tersebut menjelaskan bahwa JKN bersifat wajib alias mandatory. Dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang di selenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial.