Pemerintah Indonesia Memutuskan untuk Mengimpor Garam

  • Bagikan
Pemerintah Indonesia Mengimpor Garam
Sejumlah buruh garam melakukan panen garam di Desa Lembung, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Para petambak garam mengeluhkan rendahnya harga garam dan minimnya serapan dari pabrikan. (ghozi/MI)

Menit.co.id – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengimpor garam pada tahun ini. Keputusan bersama itu diambil dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

“Impor garam sudah ditetapkan melalui rapat dengan Menko, (impor) melalui neraca perdagangan” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan dilansir dari Mediaindonesia.com, Selasa, 16 Maret 2021.

Ia tidak memerinci banyaknya garam yang akan diimpor tersebut. Namun, dipastikannya untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

BACA : Pemerintah Indonesia Masih Tetap Berlakukan PP Impor Garam

“Jadi, berdasarkan neraca nanti, kemudian sisa kekurangannya berapa, nanti baru diimpor. Kita mendukung karena itu sudah masuk di Undang-Undang Cipta Kerja,” tutur Menteri KKP.

Pada Desember 2020, KKP menyebut kebutuhan garam akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya berbagai industri.

Sayangnya, produksi garam nasional belum mencukupi sehingga 40 persen dari kebutuhan terpaksa harus diimpor, di antaranya dari Australia dan India.

KKP menyatakan kebutuhan konsumsi garam untuk memenuhi pasar domestik sebanyak 812.132 ton dan garam industri sebanyak 3.609.812 ton.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Haeru menambahkan, UU Nomor 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah mengamanatkan untuk memberi jaminan kepastian berusaha dan keadilan bagi petambak garam rakyat. Karena itu, strategi yang dilakukan untuk melindungi petambak garam melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, memberikan jaminan kepastian usaha, dan mengendalikan stok yang ada.

Saat memimpin rapat terbatas pada 5 Oktober 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya, tapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.

“Dari laporan yang saya terima, ada dua permasalah utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat. Pertama, rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya, tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden, kala itu.

Masalah kedua adalah rendahnya produksi garam nasional Indonesia sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. “Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” tegas Presiden.

  • Bagikan