Presiden Jokowi Mengatakan Anggaran Negara Lagi Terguncang

  • Bagikan
Presiden Jokowi Mengatakan Anggaran Negara Lagi Terguncang

Menit.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap keuangan negara. Bahkan dia bilang anggaran negara terguncang.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pesan kepada para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

“Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan. Apalagi di tengah anggaran kita yang guncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19,” ucapnya dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V, APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

BACA : 4 Alasan Presiden Jokowi Gencar Membangun Infrastruktur

Oleh karena itu menurutnya penting melakukan konsolidasi anggaran di situasi saat ini. Jokowi berpesan agar para bupati juga melakukan hal yang sama terhadap APBD-nya.

“Konsolidasi anggaran artinya apa rencana APBD harus dilihat betul-betul. Yang biasanya nggak buka secara detail, sekarang buka secara detail. Cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” terangnya.

Dia juga mengingatkan kepada para bupati agar tidak menebar anggaran ke seluruh dinas tanpa adanya skala prioritas. Menurutnya dengan memilih dinas yang prioritas untuk fokuskan anggaran jauh lebih bijak di situasi saat ini.

“Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup beri prioritas. Misalnya saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana,” tegas Jokowi.

Jokowi Minta Para Bupati Fokus Gunakan Anggaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan wejangan keras kepada para bupati terkait penggunaan APBD. Mereka diminta untuk fokus dalam penggunaan anggaran.

Jokowi mengatakan dalam situasi pandemi saat ini penting dilakukan konsolidasi anggaran dalam perencanaan APBD. Dia meminta agar para bupati membuka lebar-lebar aliran anggaran APBD secara detil.

“Yang biasa nggak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” ucapnya dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V, APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Jokowi juga mengingatkan kepada para bupati agar tidak menebar anggaran ke seluruh dinas tanpa adanya skala prioritas. Menurutnya dengan memilih dinas yang prioritas untuk fokuskan anggaran jauh lebih bijak di situasi saat ini.

“Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup beri prioritas. Misalnya saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana,” tegasnya.

Menurutnya jauh lebih efektif jika anggaran di daerah sekitar 60-70% difokuskan hanya untuk 1 program. Dia mencontohkan program pembukaan sawah ataupun pasar. Dengan anggaran yang difokuskan maka program itu bisa terealisasikan dengan baik.

“Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas,” tegasn Jokowi.

Jokowi berpesan agar jangan melakukan penebaran anggaran kebanyak dinas di masa sulit seperti ini. Sebab menurutnya jika memberikan anggaran yang besar ke dinas-dinas maka di tahun berikutnya anggaran yang diminta akan naik.

“Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja. Setahun hilang, 2 tahun ilang, kok nggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun nggak kelihatan apa-apa, karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” tegasnya.

Jokowi pun menyarankan kepada para bupati agar melakukan konsolidasi pos anggaran. Fokuskan anggaran kepada 2 skala prioritas yang bisa dibiayai secara penuh dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal.

“Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan money follow program, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, dari bapak ibu bupati. Penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial, yang benar-benar dibutuhkan. Sekali lagi APBN terbatas, APBD terbatas, jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit di bapak ibu, dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang,” tutupnya.

  • Bagikan