Apa Arti Pemakzulan? Ini Arti Kata Pemakzulan Presiden

Arti Pemakzulan

MENIT.CO.ID – Apakah Anda sedang mencari apa arti pemakzulan? Jika benar, berikut adalah arti kata pemakzulan presiden yang belakangan tengah viral di medsos.

Pemakzulan adalah proses atau cara memberhentikan seorang pejabat publik dari jabatannya, biasanya karena pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, pemakzulan presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arti Pemakzulan

Secara harfiah, pemakzulan berasal dari kata “makzul” yang berarti “berhenti memegang jabatan; turun takhta”. Pemakzulan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memakzulkan.

Dalam konteks politik, pemakzulan berarti proses pemberhentian seorang pejabat publik, biasanya presiden atau wakil presiden, dari jabatannya.

Pemakzulan biasanya dilakukan karena pejabat publik tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusi.

Alasan pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden meliputi: Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden

Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pidana. Jika seorang presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka ia dapat dimakzulkan dari jabatannya.

Proses Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden

Proses pemakzulan presiden atau wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses tersebut dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap I: Hak Angket

Proses pemakzulan diawali dengan hak angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu hal yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

DPR dapat mengajukan hak angket terhadap presiden atau wakil presiden jika terdapat dugaan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusi.

Tahap II: Sidang Impeachment

Jika hasil penyelidikan DPR menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusi oleh presiden atau wakil presiden, maka DPR dapat mengajukan dakwaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

MK kemudian akan menggelar sidang impeachment untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jika MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti bersalah, maka presiden atau wakil presiden tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.

Kesimpulan

Pemakzulan adalah proses pemberhentian seorang pejabat publik, biasanya presiden atau wakil presiden, dari jabatannya. Pemakzulan biasanya dilakukan karena pejabat publik tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran konstitusi.

Proses pemakzulan presiden atau wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses tersebut dibagi menjadi dua tahap, yaitu hak angket dan sidang impeachment.