Ini 3 Syarat Mengajukan Hak Angket di Indonesia

Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

MENIT.CO.ID – Belakangan ini isu hak angket viral di media sosial. Penasaran apa saja syarat mengajukan hak angket di Indonesia? Simak selengkapnya!

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mendorong partai politik yang mendukungnya untuk mengajukan hak angket kecurangan pemilu 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, maka saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar pada Senin, 19 Februari 2024.

Apa Itu Hak Angket?

Hak angket merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.

Hak ini memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang (UU) atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dan menyangkut kepentingan publik.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, hak angket merupakan kewenangan khusus DPR untuk menyelidiki penerapan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, dengan dugaan bahwa penerapan tersebut melanggar peraturan hukum.

Hak angket adalah instrumen penting bagi DPR untuk mengawasi sejumlah pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, dan pemimpin lembaga pemerintah di luar kementerian.

Pelaksanaan hak angket dan kedua hak istimewa DPR lainnya, yaitu hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.

Syarat Mengajukan Hak Angket

Adapun syarat yang harus dipenuhi para anggota legislatif untuk mengajukan hak angket telah tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) hingga ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014, yaitu:

1. Dukungan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi

Syarat pertama adalah usulan hak angket harus diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hal ini untuk memastikan bahwa hak angket tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan publik.

2. Materi dan alasan penyelidikan yang jelas

Usulan hak angket harus memuat materi dan alasan penyelidikan yang jelas. Materi penyelidikan harus terkait dengan kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang dianggap bermasalah. Alasan penyelidikan harus menjelaskan mengapa kebijakan atau pelaksanaan undang-undang tersebut dianggap bermasalah.

3. Persetujuan rapat paripurna DPR

Setelah usulan hak angket diajukan, selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna DPR. Hak angket dapat disetujui apabila mendapat persetujuan dari lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.