Kapolri Batalkan Teddy Minahasa Jadi Kapolda Jawa Timur

Teddy Minahasa Putra

Menit.co.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo batalkan penunjukan Irjen Teddy Minahasa Putra sebagai Kapolda Jawa Timur, pengganti Irjen Nico Afinta.

Langkah pembatalan tersebut menyusul adanya kasus jaringan peredaran gelap narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut.

“Terkait dengan posisi Irjen Pol TM (Teddy Minahasa) yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan ganti pejabat yang baru,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Sigit menjelaskan, terungkapnya keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba.

Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya lantas mengamankan tiga orang dari unsur masyarakat sipil. Kemudian, mengarah pada keterlibatan anggota polisi berpangkat Bripka dan Kompol dengan jabatan Kapolsek.

Kasus ini terus berkembang hingga terungkap seorang pengedar yang mengarah pada personel Polri berpangkat AKBP, yakni mantan Kapolres Bukittinggi.

“Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM,” ujar Kapolri. Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy.

Setelah pemeriksaan, Teddy Minahasa sebagai terduga pelanggar. Kini, jenderal bintang dua Polri itu berada di tempat khusus (patsus).

Teddy akan di periksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan, serta di proses secara pidana.

“Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana,” kata Sigit. “Jadi saya minta siapapun itu apakah itu masyarakat sipil ataukah Polri, bahkan sampai Irjen sekalipun saya minta di proses tuntas dan terus di kembangkan,” tuturnya.

Adapun Irjen Teddy Minahasa baru-baru ini di tunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur. Teddy di pilih menggantikan Irjen Nico Afinta yang di mutasi menjadi Staf Ahli bidang Sosial dan Budaya Kapolri.

Mutasi keduanya mengacu pada surat telegram nomor ST/2134/X/KEP/2022 tertanggal 10 Oktober 2022.

Pergantian jabatan tersebut dilakukan tak lama setelah tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang.