Kenapa Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan? Proses Pemeriksaan Masih Berjalan

Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo

MENIT.CO.ID – Penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang melibatkan Firli Bahuri, masih dalam proses.

Namun, beberapa pihak menganggap bahwa penyelidikan di Polda Metro Jaya berjalan lamban. Desakan untuk mempercepat proses penyidikan agar perkara ini segera dilimpahkan semakin kuat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Polda Metro Jaya dapat menyelesaikan penyidikan dan berkas perkara Firli Bahuri dengan cepat.

Dia juga memahami desakan dari berbagai pihak agar Firli, yang merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditahan oleh Polda Metro Jaya. Terlebih lagi, ada surat dari tiga mantan pimpinan KPK yang ditujukan kepadanya.

“Saya yakin Polda Metro sedang melakukan penyelidikan dengan serius dan tidak terburu-buru. Kami menghargai desakan tersebut. Namun, yang pasti, mereka (penyidik) sedang bekerja dengan serius,” ujar Sigit di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (4/3/2024) malam seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Jenderal Polisi bintang empat tersebut menanggapi kritik tentang belum dilakukannya penahanan terhadap Firli oleh Polda Metro Jaya dengan menyatakan bahwa proses pemeriksaan di tingkat penyidikan masih berlangsung. “Pemeriksaannya sedang berlangsung,” ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan bahwa proses penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dengan tersangka Firli dibantu oleh Bareskrim Polri dan dilakukan secara akuntabel dan sesuai prosedur.

Jenderal Polisi bintang satu tersebut menegaskan bahwa penyidik sedang bekerja sesuai prosedur dan akuntabel. Truno juga menegaskan bahwa penyidik Polda Metro Jaya masih memproses perkara ini untuk memenuhi petunjuk dari jaksa P-19 pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Selama ini, bantuan telah diberikan sejak awal hingga sekarang oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri,” katanya.

Sebelumnya, beberapa mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menahan Firli Bahuri.

Mantan Komisioner KPK seperti Abraham Samad, Muhammad Jasin, dan Saut Sitomorang mengunjungi Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (1/3/2024) pekan lalu.

Menurut Abraham Samad, penanganan perkara Firli Bahuri terkesan lambat karena tidak ada progres yang signifikan, terutama terkait penahanan tersangka. Menurutnya, Firli seharusnya ditahan karena tindak pidananya memenuhi syarat untuk penahanan, termasuk ancaman hukuman di atas lima tahun.

“Perbuatan yang dilakukan Firli sudah memenuhi syarat untuk penahanan,” katanya.

Samad khawatir bahwa lambatnya penanganan perkara Firli Bahuri akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini.

Dia menyatakan bahwa penanganan kasus hukum melibatkan masyarakat sipil sering kali terkesan cepat, tetapi tidak dalam kasus Firli Bahuri.

“Jika kita melihat dari prinsip hukum ‘equality before the law’, maka penting bagi Firli untuk ditahan. Mengapa? agar masyarakat melihat bahwa prinsip ‘equality before the law’ diterapkan. Semua orang sama di mata hukum,” ujarnya.

Muhammad Jasin menambahkan bahwa dia bersama Saut Sitomorang, sebagai saksi ahli, telah memberikan keterangan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 12e dengan ancaman hukuman lima tahun yang digabungkan dengan Pasal 12B tentang gratifikasi.

Dia menganggap penahanan penting untuk menjaga keamanan dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau bahkan melarikan diri.

Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian kasus Firli Bahuri agar dapat disidangkan. Karena kasus ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan SYL.

“Pada saat diduga melakukan pemerasan, Firli Bahuri juga terkait dengan Pasal 12B tentang gratifikasi. Ini adalah kasus yang sistematis dan struktural, bukan hanya satu pasal atau dugaan tindak pidana, ini adalah penting secara struktural sistemik,” katanya.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL pada Rabu (22/11/2023).

Penyidik telah meminta keterangan dari Firli sebagai saksi dan empat kali sebagai tersangka. Pemeriksaan sebagai saksi dilakukan dua kali pada Selasa (24/10) dan Kamis (16/11), sedangkan sebagai tersangka dilakukan pada Jumat (1/12), Rabu (6/12), Rabu (27/12), dan Jumat (19/1).

Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Jumat (2/2/2024) karena belum lengkap. Selama proses penanganan perkara ini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri hingga saat ini.

Karena penundaan penahanan Firli, tiga mantan pimpinan KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengunjungi Mabes Polri untuk mendorong Kapolri agar menahan Firli dan menyelesaikan penanganan kasus tersebut.