Konflik Pulau Rempang, Ini Kata Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan

Konflik Pulau Rempang

MENIT.CO.ID – Konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, hingga sekarang masih menjadi topik berita utama oleh banyak media di Indonesia.

Lantas bagaimana tanggapan para bakal calon presiden Indonesia menyikapi konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tersebut? Ini kata Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan turut menanggapi desakan pemberhentian proyek pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Ganjar Pranowo yang merupakan bakal capres 2024 diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo ikut memberikan pendapatannya atas permasalahan Pulau Rempang.

Sementara Anies didukung Partai NasDem, PKB dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai capres 2024 juga ikut merespon persoalan tersebut.

Berikut adalah pandangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait konflik Pulau Rempang dalam pembangunan PSN Rempang Eco City:

1. Ganjar Pranowo: Representasi Masyarakat Harus Didengarkan

Menurut Ganjar pemerintah harus segera turun tangan dalam penyelesaian masalah Pulau Rempang. Namun, ia mengingatkan jangan terlalu lama.

Konflik Pulau Rempang

“Sekarang juga, pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya musti bisa menyelesaikan dengan sangat cepat.”

“Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain,” kata Ganjar saat ditemui usai dialog di Jakarta Theater,Minggu, 17 September 2023.

Dalam penyelesaian konflik Pulau Rempang ini, menurut Ganjar Pranowo perlu memanggil seluruh stakeholder terkait.

“Bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya di sana ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya,” katanya.

Soal desakan menghentikan wacana pembangunan Rempang Eco-City, menurut Ganjar, respresentasi dari masyarakat juga mesti didengarkan.

“Apapun kebijakannya segera panggil mereka. Jangan terlalu lama, termasuk representasi dari masyarakat karena musti kita dengarkan juga,” katanya.

2. Anies Baswedan: Dialog Cerdas Harus Dilakukan

Anies Baswedan sebelumnya menyatakan proyek pembangunan seperti yang terjadi di Pulau Rempang haruslah memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, tidak sekadar memperkaya investor.

Konflik Pulau Rempang Anies Baswedan

Karena itu, dia mengingatkan agar proyek seperti itu harus dilakukan dengan cara dialogis kepada masyarakat terdampak.

Bahkan, menurut dia, pemerintah harus memberikan waktu untuk proses dialog berjalan jika hal itu merupakan proyek jangka panjang.

“Kalau projectnya jangka panjang itu, bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi,” tutur Anies.

Menurutnya, dengan cara seperti itu masyarakat dapat merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai hal yang baik dan benar.

“Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu ketenangan dan keteduhan akan hadir,” kata dia.

3. Presiden Joko Widodo: Proses Dialog Tidak Berjalan Mulus

Pernyataan Anies dan Ganjar yang menekankan pentingnya dialogis sebelumnya sempat pula dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Jokowi, konflik Pulau Rempang hanya karena proses dialog tidak mulus.

Jokowi menyatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki rencana untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat Pulau Rempang yang terdampak proyek pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam kategori PSN tersebut.

“Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi mengutip laporan Tempo.

Adapun konflik di Pulau Rempang berawal dari upaya paksa pengosongan kawasan itu sejak akhir pekan lalu. Badan Pengusahaan (BP) Batam dibantu oleh aparat TNI dan Polri bentrok dengan masyarakat yang menolak direlokasi.

Masyarakat Pulau Rempang menyatakan mereka tak menolak pembangunan Rempang Eco-City. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dipertahankan.

BP Batam sendiri menargetkan Pulau Rempang harus kosong pada 28 September 2023 mendatang. Hingga Kamis, 14 September 2023, baru terdapat 87 dari 650 keluarga yang setuju untuk direlokasi. Mereka telah mendaftarkan diri ke BP Batam.