Mardani Maming Jadi Tersangka? PBNU Bantu Pendampingan Hukum

Mardani Maming

Menit.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK kabarnya menetapkan Mardani Maming tersangka korupsi izin tambang dan PBNU bantu pendampingan hukum.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada Mardani Maming, Bendahara Umum PBNU.

“Jelas NU akan memberikan bantuan sebagaimana mestinya,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Sejauh ini, pihaknya belum ada komunikasi antara PBNU dengan Mardani terkait hal ini. Ia juga belum dapat berbicara lebih jauh lantaran PBNU masih mendalami persoalan Mardani.

“Sekarang kita belum ketahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya dan apa yang sebetulnya sudah terjadi,” kata Yahya.

“Kami sudah mendengar kabar itu dan kami baru akan dalami hari ini,” ujarnya melansir dari Kompas. Ia menjanjikan akan memberikan keterangan resmi kepada awak media.

“Dalam organisasi ya kita harus jelas dulu apa urusannya, karena ini baru berita di media dan kita belum mengetahui secara lengkap,” tutup.

Sebelumnya, Kepala Sub Koordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyebut Maming berstatus tersangka KPK. Pasalnya, KPK mengajukan pencekalan terhadap Mardani Maming.

“(Berstatus) tersangka. Iya (KPK yang mengajukan),” ujar Saleh, Senin (20/6/2022). Saleh menjelaskan permohonan KPK itu sudah di kabulkan oleh Imigrasi.

Sehingga, Mardani Maming sudah mulai di cekal ke luar negeri saat ini. “Berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022,” ucapnya.

KPK Tetapkan Mardani Maming Tersangka

KPK menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming sebagai tersangka. Hal ini di ketahui setelah lembaga antirasuah mencegahnya bepergian ke luar negeri.

Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh membenarkan bahwa KPK meminta pencegahan itu.

Dia mengatakan Mardani dicegah dalam status tersangka. “Betul,” kata dia lewat pesan teks sebagaimana melansir dari Tempo, Senin, 20 Juni 2022.

Achmad mengatakan pencegahan ke luar negeri berlaku pada 16 Juni 2022 hingga 16 Desember 2022.

Media memperoleh dokumen mengenai alasan KPK memohon pencegahan itu.

KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh tersangka Mardani H Maming, Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Pemberian itu di duga berhubungan dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemberian hadiah di duga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur mengenai suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan lembaganya tengah menyidik kasus itu. KPK, kata dia, juga sudah menetapkan tersangka.

Namun, dia tidak mengkonfirmasi identitas tersangka tersebut. Dia mengatakan pengumuman tersangka akan di lakukan pada saat penahanan.

“Pihak yang di tetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan pada waktunya nanti ketika penyidikan ini cukup dan di lakukan upaya paksa baik penangkapan ataupun penahanan,” kata dia.

Sebelumnya, Mardani di periksa KPK pada 2 Juni 2022. Seusai di periksa, Mardani irit bicara. Dia hanya menyinggung nama Haji Isam.

“Saya hadir di sini sebagai pemberi informasi penyelidikan, tapi intinya saya di sini karena permasalahan saya dengan Haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group,” kata Mardani.

Mardani Maming Belum Terima Surat Penetapan Tersangka

Mantan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H Maming melalui kuasa hukumnya, Ahmad Irawan mengaku belum menerima surat resmi penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mardani juga mengaku belum menerima surat pencegahan ke luar negeri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.

Demikian di ungkapkan Ahmad Irawan menanggapi kabar penetapan tersangka Mardani Maming oleh KPK. KPK dikabarkan telah menetapkan Mardani sebagai tersangka.

Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut dikabarkan terjerat kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Tanah Bumbu.

“Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama bapak Mardani H. Maming,” kata Ahmad Irawan, melansir Sindonews.