Viral Sulastri Calon Polwan, Mabes Polri Turun Tangan

Sulastri Calon Polwan

Menit.co.id – Berita viral Sulastri calon Polwan, anak petani dari Kabupaten Kepulauan Sula yang digugurkan Polda Maluku Utara.

Kasus viral Sulastri calon Polwan ini merupanya sampai ke telingga Mabes Polri hingga akhirnya turun tangga dan merespon persoalan tersebut.

Sulastri Irwan, anak petani dari Kabupaten Kepulauan Sula, yang dicoret Polda Maluku Utara sebagai calon polisi wanita (Polwan).

Padahal nama Sulastri Irwan sebelumnya sudah dinyatakan lolos saat pantukir. Namun tiba-tiba namanya hilang dari calon siswa sekolah bintara polisi gelombang ke II/2022.

“Kami telah mendapatkan laporan bahwa calon siswa bintara Polri di Maluku Utara bernama Sulastri Irwan yang lulus peringkat ketiga dan diduga ditukarkan pihak panitia dengan peserta peringkat keempat, dengan surat undangan yang disampaikan bukan undangan fisik melainkan undangan elektronik yang dikirimkan melalui WhatsApp,” kata Kepala Biro Jianstra SSDM Polri Brigadir Jenderal Polisi Sandi Nurgroho di Ternate, Rabu.

Terkait hal ini, kata dia, Mabes Polri memberikan lampu hijau kepada Sulastri Irwan untuk diikutkan kembali sebagai siswa bintara Polri gelombang ke II tahun 2022.

Tidak tertutup kemungkinan anak petani serabutan ini masih bisa diluluskan menjadi wanita polisi atau yang dikenal sebagai polwan.

“Data itu nanti akan kita masukkan ke pimpinan dan menunggu sikap pimpinan untuk mengambil keputusan dan tidak menutup kemungkinan akan kembali diterima untuk menjalankan pendidikan sebagai anggota Polri dan sangat terbuka, Insya Allah masih ada harapan,” ujarnya.

Sementara itu, tim penasihat hukum Sulastri Irwan yang tergabung dalam organisasi Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Maluku Utara sudah mengadukan Polda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko, ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara terkait dengan penerimaan polisi di Polda Maluku Utara, karena langkah itu dinilai merugikan keluarga besar Sulastri Irwan.

Kuasa hukum Irwan Sulastri, Bachtiar Husni mengatakan pengaduan ke Ombudsman ini terkait dengan gugurnya nama kliennya dalam seleksi penerimaan polwan di Polda Maluku Utara.

“Kami mendapatkan kuasa dari keluarga Sulastri Irwan untuk membawa kasus itu ke Ombudsman terkait dengan rekruitmen Bakomsus tenaga kesehatan di Polda Maluku Utara,” ujar Bachtiar Husni.

Kasus Viral Sulastri Calon Polwan, Ini Tanggapan Polda Maluku Utara

Polda Maluku Utara memberikan keterangan resmi. Terkait dengan penerimaan calon siswa (Casis) Bintara Polri tahap II tahun 2022. Yang disorot oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara.

Sorotan ini, lantaran Sulastri Irwan salah satu Casis Bintara Polri gelombang ke 2 dinyatakan gugur. Dengan alasan faktor usia, padahal menempati urutan tiga, sampai pada pengumuman pantukhir.

“Soal penerimaan Bintara Polri itu, memang bertantangan dengan usia, “kata Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes (Pol) Michael Irwan Thamsil.

Menurutnya, setelah di cek, memang usia yang bersangkutan sudah lebih 1 bulan 21 hari, terhitung saat buka pendidikan 25 Juli 2022.

Michael mengakui, kesalahan ini adalah kesalahan yang akan dievaluasi karena seharusnya disampaikan sejak awal test.

“Iya memang, harusnya disampaikan sejak awal, tapi ini kesalahannya ada di operator yang salah menginput, “akunya.

Untuk itu dengan kejadian ini, kedepannya akan jadi bahan evaluasi. Dia juga menyebut, masalah penerimaan tidak ada titipan anggota Polri. Yang sengaja diluluskan dalam penerimaan.

“Kita pastikan tidak ada titipan, yang bersangkutan memang tidak lulus karena usianya sudah melebihi batas ” ujarnya.

Selain itu, Polda Maluku Utara juga mengaku siap menjawab masalah aduan, keluarga Sulastri Irwan. “Kami siap untuk menjawab, aduan Pak Kapolda ke Ombusman, “katanya, Senin (7/11/2022).

Dia menyebut, Polda Maluku Utara belum tahu, isi laporan tersebut, tapi siap berikan penjelasan. Di samping itu juga, saat ini pihaknya masih berpegang dengan aturan pusat.

Di mana yang bersangkutan Sulastri Irwan, jika berdasarkan aturan pusat, tidak bisa melebihi umur 23 tahun. Sedangkan yang bersangkutan, sudah lewat 1 bulan 21 hari, dan itu berdasarkan aturan panitia pusat.

“Jadi saat ini kami berpatokan sesuai aturan pusat, soal penerimaan ini,” pungkasnya.