Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Rp1 Triliun Mengendap

  • Bagikan
Varian Baru Covid-19 Pengaruhi Efikasi Vaksin
Tenaga kesehatan menjalani vaksinasi COVID-19 Sinovac, di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali, Jumat (15/1/2021). Vaksinasi COVID-19 Sinovac di Bali dibagi menjadi lima kelompok, yaitu kelompok pertama tenaga kesehatan dan tenaga penunjang fasilitas kesehatan sebanyak 30.320 orang, kelompok kedua pelayanan publik yang meliputi TNI-Polri, Satpol PP, guru, aparat hukum dan lainnya yang berjumlah 263.389 orang, kelompok ketiga masyarakat rentan geospasial dan sosial ekonomi sejumlah 1.290.243 orang, kelompok keempat masyarakat dan pelaku ekonomi sejumlah 854.756 orang dan kelompok kelima masyarakat rentan yang berusia 60 tahun ke atas sebanyak 560.782 orang. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.

Menit.co.id – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar Rp 1 triliun anggaran insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di tahun 2020 yang mengendap di kas daerah.

Astera menegaskan, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) juga telah mengingatkan Pemda agar segera menuntaskan penyaluran insentif tersebut.

Surat resminya juga sudah dikirimkan untuk mendorong agar daerah dapat mempercepat dan juga melakukan koordinasi yang lebih baik dalam hal verifikasi antara dinas kesehatan dan rumah sakit.

“Untuk insentif nakes di daerah, kami telah mentransfer Rp 4,2 triliun (ke kas daerah) dan yang Rp 3,2 triliun sudah disampaikan kepada nakesnya. Jadi ada Rp 1 triliun yang masih mengendap di rekening kas daerah,” kata Astera Primanto Bhakti saat dikonfirmasi dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).

Untuk tunggakan insentif nakes di tahun 2020 yang akan dibayarkan pada tahun ini, Astera menyampaikan insentif tersebut nantinya akan dibayar melalui earmarking Dana Alokasi Umum yang ada. “Sebetulnya dari sisi jumlah, ini sangat memadai untuk bisa memenuhi tunggakan tersebut,” kata Astera.

Dirjen Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatarwata menambahkan, khusus untuk tunggakan insentif nakes di rumah sakit yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan (nakes pusat), menurut catatan Kemkeu tunggakannya sekitar Rp 1,48 triliun.

“Saat ini sedang diverifikasi oleh BPKP, dan dananya sendiri sudah tersedia sebagai bagian dari dana untuk Kemkes Rp 5,28 triliun. Ini termasuk nanti untuk insentif nakes mulai Januari sampai dengan bulan Juli. Jadi intinya dana sudah tersedia, kami akan coba untuk terus berkoordinasi dengan BPKP dan Kemkes untuk bisa melihat progres verifikasi yang sedang berlangsung saat ini. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” kata Isa.

Insentif Tenaga Kesehatan Akan Ditransfer Langsung ke Rekening Pribadi

Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kirana Pritasari mengatakan, ada penunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) 2020, maka Kemkes melakukan sejumlah perbaikan petunjuk teknis (juknis). Salah satunya, pada 2021 ini, insentif nakes akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing nakes atau rekening pribadi.

“Proses pembayaran insentif lebih sederhana akan dilakukan perbaikan sehingga tidak terjadi keterlambatan,” kata Kirana pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/3/2021).

BACA : Kalbe Farma Luncurkan Tes COVID-19 Lewat Air Liur

Kirana menyebutkan, Kemkes, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan pemerintah daerah (Pemda) telah disepakati mekanisme penyaluran insentif nakes ke rekening masing -masing nakes menggunakan himpunan bank-bank milik negara (himbara) sebagai mitra penyaluran insentif nakes.

Sementara untuk pembayaran santunan kematian nakes, lanjut Kirana, pimpinan layanan fasilitas kesehatan (fasyankes) mengajukan usulan santunan kematian dengan melampirkan dokumen melalui aplikasi, verifikasi di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan sebagai persyaratan.

Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan usulan melakukan pencairan dana dan pembayaran dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada ahli waris.

Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan 2020 Senilai Rp 3,39 Triliun

Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kirana Pritasari mengatakan, tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020 sebesar Rp 3,39 triliun.

Adapun rincian totalnya yang berada di pusat sebesar Rp 1,48 triliun dan di daerah Rp 1,91 triliun.

Kirana mengatakan, upaya untuk menyelesaikan tunggakan insentif nakes 2020 ini, Kemkes telah berkirim surat kepada seluruh fasilitas yang telah memberikan pelayanan untuk Covid-19 dan pemerintah daerah (Pemda) untuk melaporkan realisasi dan kebutuhan insentif nakes 2020 yang belum terbayarkan dan sudah diverifikasi oleh daerah.

“Kementerian Keuangan juga telah mengirimkan surat untuk menyampaikan sisa dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) 2020 agar segera dianggarkan kembali pada tahun 2021 dan dapat digunakan untuk pembayaran insentif nakes atas kinerja tahun 2020,” kata Kirana pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/3/2021).

BACA : 275 Perawat Indonesia Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Kirana menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga telah menyampaikan surat kepada Pemda terkait langkah-langkah untuk penganggaran sisa dana BOK 2020 pada APBD 2021

“Saat ini sedang dilakukan penyelesaian untuk membayarkan tunggakan 2020 untuk ditingkat pusat saat ini penyelesaian review oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,red) diharapkan selesai pada tanggal 26 Maret dan akan dilakukan buka blokir untuk tunggakan 2020 dan bila segera diselesaikan akan dilakukan proses pencairan,” terangnya.

Sementara untuk pembayaran insentif nakes oleh Pemda yang belum dibayarkan pada 2020, maka akan dibayarkan melalui sisa dana belanja operasional kesehatan tambahan 2020 yang berada di kas daerah atau melalui dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil.

Sebagaimana diketahui, pembayaran insentif berdasarkan jenis nakes meliputi; Pertama, dokter spesialis menerima Rp 15 juta. Kedua, dokter umum dan dokter gigi menerima Rp 10 juta per bulan. Ketiga, perawat dan bidan menerima Rp 7,5 juta, dan keempat, tenaga medis lainnya menerima Rp 5 juta.

Selain itu, insentif juga diberikan kepada program internsip dokter Indonesia (PIDI). Mereka adalah nakes yang didayagunakan untuk penanganan Covid-19 di Puskesmas maupun di rumah sakit seperti rumah sakit darurat Wisma Atlet dan juga perluasan penugasan di wahana yang lain. Dengan begitu, bagi PIDI bertugas melayani di puskesmas mendapat Rp 5 juta, sedangkan yang di rumah sakit Rp 10 juta.

Kirana menuturkan, pemberian insentif dan santunan kematian merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan pemerintah terhadap nakes dan diharapkan mendukung upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, meningkatkan motivasi para nakes dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

“Santunan kematian ini disalurkan secara tepat sasaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Kirana.

 

  • Bagikan