Awal Tahun 2019, BPJS Kesehatan Meninggalkan Utang

    Sabtu, 5 Januari 2019 - 10:49 Editor : Redaksi Dibaca : 244 Views

    Menit.co.id Sejumlah rumah sakit di beberapa daerah menolak pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan. Penyebabnya antara lain, BPJS meninggalkan utang.

    Awal tahun 2019 dibuka dengan keprihatinan. Sejumlah rumah sakit di daerah tidak lagi mau menerima pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyebabnya, BPJS Kesehatan punya tunggakan ke beberapa rumah sakit tersebut.

    Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Solo menjadi salah satu rumah sakit yang per tanggal 2 Januari tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain Kustati, dua rumah sakit lain yang juga sudah tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yakni RS Amal Sehat Sragen dan RS Amal Sehat Wonogiri.

    Tak hanya di Jawa Tengah. Tiga rumah sakit dan satu klinik mata di Jambi juga tidak menerima lagi pasien BPJS Kesehatan. Empat penyelenggara pelayanan kesehatan ini tidak menerima pasien BPJS Kesehatan karena sudah diputus kontrak oleh BPJS Jambi.

    “Kami bukannya tidak mau kerja sama dengan pihak rumah sakit, hanya saja batas waktu kontraknya sudah habis. Jadi, pihak rumah sakit tidak mau menerima kartu layanan BPJS dari pasien,” kata Kepala Bidang Pelayananan Manfaat Rujukan BPJS Jambi, Timbang Pemangkas Jati.

    Ketiga rumah sakit tersebut, adalah Rumah Sakit (RS) MMC Mayang Jambi, RS Prima Royal Kecamatan Jambi Selatan, RS Kambang Kecamatan Telanaipura. Sedangkan satu klinik yang tidak menerima pasien BPJS adalah klinik mata di Kecamatan Telanaipura.

    Tentu saja, tunggakan BPJS Kesehatan kepada sejumlah rumah sakit tersebut menganggu cash flow rumah sakit. Sebab bukan apa-apa, mereka harus membayar kepada apotik dan supplier obat-obatan. Buntut dari semua ini, pelayanan kepada pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan terhenti.

    Anehnya, Oktober tahun lalu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf mengklaim pihaknya sudah membayar semua tunggakan klaim layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama. “Alhamdulilah semua pembayaran klaim RS yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah diselesaikan,” katanya saat itu.

    Pembayaran klaim itu dilakukan setelah Kementerian Keuangan pada September 2018 menyuntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun. Kemudian awal Desember lalu BPJS Kesehatan memperoleh dana sebesar Rp 5,2 triliun.

    Dengan tambahan dana sebesar Rp 5,2 triliun, maka total dana yang telah digelontorkan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,1 triliun. Dana digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

    Sejak awal berdiri, BPJS Kesehatan memang sudah dihantui masalah defisit. Maklum saja, badan kesehatan ini memang didesain tidak berorientasi profit, alias tidak mencari untung.

    Itulah kenapa pada awal berdiri tahun 2014, di akhir tahun BPJS Kesehatan sudah defisit Rp 3,8 triliun. Di tahun berikutnya, 2015 defisit lagi sebesar Rp 5,9 triliun, kemudian membengkak di akhir tahun 2016 menjadi Rp 9,7 triliun dan pada 2017 naik lagi menjadi Rp 9,75 triliun. Dan, di akhir tahun 2018 diperkirakan membengkak menjadi Rp 10,98 triliun.

    Kenapa terus membengkak? Menurut keterangan BPJS Kesehatan, salah satu faktor yang menyebabkan defisit adalah membengkaknya biaya pengobatan bagi peserta yang menderita penyakit katastropik, seperti jantung, ginjal, kanker, stroke, thalasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hemofilia. Untuk pengobatan penyakit tersebut, BPJS Kesehatan menghabiskan hampir 20% dari total anggaran yang ada.

    Di tahun-tahun pertama berdiri, pertumbuhan jumlah klaim memang lebih besar ketimbang iuran yang dipungut. Bahkan, di tahun 2019, angkanya diperkirakan akan membengkak hingga tiga kali lipat. Jika di tahun 2014–awal dimulainya progam ini–jumlah klaim sebesar Rp 42 triliun, berarti di tahun 2019 akan membengkak menjadi Rp 122 truiliun.

    Masalahnya, kenaikan klaim tersebut justru sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu. Betul, untuk kelompok ini, pemerintah menyediakan subsidi.

    Tahun ini, misalnya, jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 25,5 triliun. Namun subsidi tersebut diperkirakan belum cukup untuk menutup biaya pengobatan. Di samping itu, tidak sedikit pula peserta JKN yang berhenti membayar iuran.

    Harga obat-obatan yang kian mahal juga punya andil besar terhadap pembengkakan defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maklum, program JKN menerapkan metode Indonesia Case Based Group (INA-CBGs) alias pembayaran dengan sistem paket. Itu sebabnya, kenaikan harga obat-obatan dalam paket INA-CBGs otomatis mendongkrat nilai klaim.

    Asal tahu saja, hingga Mei 2018, peserta progam jaminan kesehatan mencapai sebanyak 200 juta jiwa, atau sekitar 75% dari total penduduk Indonesia.

    Dari jumlah itu, sebanyak 93 juta jiwa adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS yang premi bulanannya dibayarkan pemerintah. Sisanya adalah non-PBI, yaitu yang membayar iuran premi dengan uang mereka sendiri.

    Dan, harap dicatat, lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada lima jaminan kesehatan sudah tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan, Kelima jaminan kesehatan itu adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit akibat kecelakaan kerja, pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, pelayanan kesehatan akibat tindak kejahatan, dan pelayanan yang sudah ditanggung program lain.

    (Inilah)



    Komentar Pembaca: