Kemenkes Tanggapi Ketimpangan Vaksinasi Covid-19 yang Disorot WHO

  • Bagikan
Ketimpangan Vaksinasi Covid-19
Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong

Menit.co.id – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menanggapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang disorot oleh World Health Organization (WHO).

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan vaksinasi memang diprioritaskan di Pulau Jawa dan Bali lantaran kasus yang sangat tinggi di kedua pulau tersebut.

“Karena memang kami prioritaskan vaksin di Jawa Bali karena kasus yang sangat tinggi,” kata Nadia ketika dihubungi, Jumat, 30 Juli 2021.

Selain masalah prioritas, Nadia mengakui ketersediaan vaksin turut mempengaruhi belum meratanya vaksinasi di Tanah Air.

Dia mengatakan, Indonesia baru menerima sebanyak 150 juta dosis vaksin, atau sekitar 30 persen dari total kebutuhan sekitar 462 juta dosis.

“Vaksin Covid-19 datang bertahap sampai Desember, berarti kita pemberian vaksinasi sesuai ketersediaan datangnya bertahap,” kata dia.

WHO menyoroti vaksinasi di Indonesia dalam situation report yang dirilis Rabu, 28 Juli lalu.

Dalam laporan itu, WHO juga menyinggung masih banyaknya tenaga kesehatan di sejumlah provinsi, seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah yang sama sekali belum mendapatkan vaksin.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari ini, masih ada 20 persen tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19. Di Maluku, angkanya sekitar 15 persen.

Menurut Koalisi Warga Lapor Covid-19, ketimpangan vaksinasi di Indonesia ini terjadi salah satunya karena perencanaan yang kurang baik.

“Kami melihat ketimpangan distribusi vaksin ini dari konteks perencanaannya, sepertinya serabutan,” kata anggota Lapor Covid-19 Agus Sarwono ketika dihubungi, Jumat, 30 Juli 2021.

Agus mengatakan memang ada sejumlah lembaga yang membantu pemerintah dalam program vaksinasi, seperti Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia.

Namun dia menilai distribusi vaksin Covid-19 masih cenderung berpusat di kota-kota besar. Padahal, animo masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk divaksin pun cukup besar.

Menurut Agus, sentra vaksinasi juga masih lebih banyak berada di kota-kota besar dan belum sampai ke pelosok daerah.

Di sisi lain, kata dia, sejumlah masyarakat mengadukan masih kesulitan mendapatkan vaksin karena persyaratan surat domisili. “Padahal itu sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi syarat terima vaksin pakai surat domisili,” kata Agus.

Agus mengatakan pemerintah harus menyegerakan pemerataan vaksinasi Covid-19 di luar Jawa dan Bali. Sebab, angka kasus di luar Pulau Jawa dan Bali pun diketahui meningkat belakangan ini dengan adanya penyebaran virus corona varian delta.

  • Bagikan