Pemerintah Akan Gunakan Evaluasi KRIS untuk Penetapan Besaran Iuran BPJS Kesehatan

MENIT.CO.ID – Pemerintah akan memanfaatkan hasil evaluasi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di BPJS Kesehatan sebagai dasar dalam menetapkan besaran iuran peserta.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan bahwa penerapan KRIS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Sistem ini dirancang untuk menyetarakan layanan di fasilitas kesehatan, sehingga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menerima pelayanan yang adil dan merata tanpa perbedaan.

“Agar pelayanan yang diterima oleh peserta JKN semuanya adil dan merata, tanpa ada perbedaan layanan,” ujar Rizzky melalui pesan teks pada Senin, 13 Mei 2024.

Menurut Rizzky, pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Namun, regulasi turunan dari Perpres tersebut belum diterbitkan hingga saat ini.

Rizzky menekankan bahwa kebijakan KRIS akan dievaluasi penerapannya oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan pihak terkait lainnya. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan tarif, manfaat, serta iuran JKN ke depannya.

“Hasil evaluasi pelayanan rawat inap rumah sakit yang menerapkan KRIS ini nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran JKN ke depan,” jelasnya.

Selama iuran baru belum ditetapkan, besaran iuran yang dibayarkan tetap mengacu pada kelas 1, 2, dan 3 BPJS. Rizzky menambahkan, jika pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pembayaran, BPJS Kesehatan akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Apabila nantinya terdapat perubahan yang pasti BPJS Kesehatan senantiasa akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil evaluasi penerapan KRIS juga menjadi salah satu faktor dalam menetapkan langkah penyesuaian besaran iuran bagi peserta JKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial. Peraturan ini menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS.

Dalam sistem KRIS, ruang perawatan yang diterima oleh semua peserta akan serupa, dengan 12 kriteria yang harus dipenuhi seperti ventilasi ruangan, temperatur, hingga kamar mandi di dalam ruangan.

Sistem KRIS ditargetkan akan diterapkan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS paling lambat 30 Juni 2025. Penetapan iuran, manfaat, dan tarif akan diputuskan paling lambat 1 Juli 2025.

Exit mobile version