PPNI Minta Pemerintah Tinjau Kembali Regulasi Pemberian Insentif Nakes

  • Bagikan
PPNI Minta Pemerintah Tinjau Kembali Regulasi Pemberian Insentif Nakes
Sejumlah tenaga kesehatan bersiap sebelum melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Jumlah tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet saat ini sebanyak 2.653 orang dan merawat 4.935 pasien COVID-19 per Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Fauzan/hp.

Menit.co.id – Ketua Umum Persatuan Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah meminta pemerintah meninjau kembali aturan tentang pemberian insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) terkait pelayanan kepada pasien Covid-19.

Menurut Harif Fadhillah, pemberian insentif yang tidak merata membuat sebagian manajemen rumah sakit meminta insentif tersebut untuk kemudian dibagi rata kepada nakes yang tidak terdaftar.

“Misalnya sekarang ini yang mendapatkan insentif nakes, yakni mereka yang bertugas di UGD, ruang isolasi Covid-19, kamar operasi, ICU. Sedangkan yang di poliklinik tidak dapat, ruang rawat biasa tidak dapat. Padahal pasien Covid-19 itu melalui jalur itu dan mereka merawat juga sebelum pasien definitif dirawat di ruang Covid-19,” kata Harif, Rabu (24/3/2021).

Harif menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki PPNI, yang terkonfirmasi dan terinfeksi Covid-19, nakes kebanyakan yang bukan merawat pasien Covid-19.

BACA : Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Rp1 Triliun Mengendap

Lanjut Harif, pemberian insentif kepada nakes yang di puskesmas juga berbasis pada kinerja, yakni dalam hal jumlah rujukan Covid-19. Dalam hal ini, jumlah rujukan menghasilkan kuota yang menerima insentif.

“Dari rujukan sekian ratus, yang berhak menerima insentif di puskesmas itu hanya 5 orang. Sementara pasien Covid-19 itu bukan hanya 5 orang itu yang pegang (merawat), tetapi masih banyak yang lain, karena ini suatu proses rangkaian,” katanya.

Namun, kata Harif, hanya 5 orang saja yang menerima (insentif) yang dikirim ke rekening perawat itu, sehingga faktanya kembali lagi (ke manajemen puskesmas) untuk dibagi-bagi. Begitu juga di rumah sakit walaupun dapatnya kecil yang tidak di ruang Covid-19,” paparnya.

Harif menyebutkan, skema tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga perlu ditinjau atau diubah karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi mungkin regulasi Kementerian Kesehatan yang kurang mencakup seluruhnya. Ini tugas negara yang merumuskan bukan kita (PPNI). Buat kita yang harus terlibat di dalam Covid-19 ini tidak hanya bertugas di ruang Covid-19 dan bukan hanya yang memeriksa Covid-19, tetapi ini sebuah rangkaian proses pelayanan walaupun nanti diberikan secara proporsional,” ucap dia.

Harif menambahkan, perlu ada aturan atau regulasi untuk menghindari jangan sampai manajemen puskesmas ataupun rumah sakit mengatur sendiri karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pembagian insentif. “Semua mendapatkan sama dan tidak ada keistimewaan, jadi tidak perhatian khusus,” paparnya.

Masih terkait regulasi, Harif juga meminta pemerintah mengevaluasi tentang nilai insentif yang diberikan ke nakes. Nilai insentif yang diterima posisi pertama ditempati oleh dokter spesialis senilai Rp 15 juta.

Kemudian dokter umum senilai Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta, dan nakes lainnya Rp 5 juta. Sementara pada kenyataan beban di rumah sakit dalam pelayanan Covid-19 ini adalah perawat dan tenaga laboratorium.

“Perawat itu paling rentan karena paling lama, sedangkan dokter spesialis itu hanya sebentar-sebentar, cuma dia dapat paling tinggi. Kalau insentif ini berbasis pada tanggungjawaban kepada pasien ya mungkin, tetapi ingat ini pandemi jadi insentif harus diberikan terkait risiko. Dan seharusnya perawat atau tenaga laboratorium yang setiap memeriksa spesimen sehingga mereka berpotensi terinfeksi Covid-19,” kata Harif.

  • Bagikan