Indonesia Masih Menunggu Regulasi Resmi Ibadah Umroh dari Arab Saudi

  • Bagikan
Indonesia Masih Menunggu Aturan Resmi Ibadah Umrah dari Arab Saudi
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada replika ka'bah untuk simulasi tawaf di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (3/6/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Menit.co.id – Pemerintah Indonesia masih menunggu regulasi resmi soal penyelenggaraan ibadah umroh 1443 Hijriah dari otoritas Arab Saudi.

Arab Saudi sebelumnya mengumumkan akan membuka ibadah umrah untuk jamaah internasional.

“Pemerintah Indonesia dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi ibadah umroh secara resmi dari Arab Saudi,” ujar Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021) dilansir dari Antara.

Menurut Khoirizi, pihaknya kemarin telah menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pertemuan ini menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi.

Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan. Pemerintah sendiri masih bersikap abu-abu apakah akan memberangkatkan umrah pada tahun ini atau tidak.

Kondisi itu dilandaskan karena situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air yang masih tinggi. Pemerintah berdalih ingin memprioritaskan penanganan COVID-19 terlebih dahulu di dalam negeri.

Kendati demikian, Kementerian Agama juga masih melakukan lobi-lobi kepada otoritas Arab Saudi.

“Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan COVID-19. Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus COVID-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” kata dia.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di Arab Saudi.

Saat ini, kata Endang, sejumlah negara seperti Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi, karena angka kenaikan COVID-19 masih tinggi di negaranya masing-masing.

“Lebih baik kita fokus ke penanganan COVID-19 terlebih dahulu,” kata dia.

Soal persyaratan seperti harus karantina 14 hari di negara ketiga bagi sembilan negara termasuk Indonesia dan penambahan satu dosis vaksin Booster juga menjadi permasalahan tersendiri. Biaya perjalanan bakal semakin membengkak.

Belum lagi saat harus transit di negara tiga, jamaah harus mengeluarkan dana untuk membayar asuransi kesehatan, tes PCR tambahan, tiket transit, dan hal tak terduga lainnya.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha menyatakan bahwa transit di negara ketiga juga tidak membuat perlindungan jamaah menjadi lebih baik.

“Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Bisa jadi, mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit,” kata Juda.

Harapan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyayangkan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam pembukaan ibadah umrah tahun 1443 hijriah dalam masa pandemi virus corona (Covid-19).

Berdasarkan surat edaran, terdapat kewajiban vaksin Covid-19 bagi calon jemaah umrah. Namun, vaksin yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi terbatas hanya untuk 4 vaksin yakni AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Jhonson & Jhonson.

Hal tersebut dinilai akan memberatkan bagi calon jemaah umrah Indonesia. Pasalnya Indonesia mayoritas menggunakan vaksin produksi Sinovac.

“Pemerintah Indonesia harus melakukan lobi dengan suatu data yang lengkap, dengan persiapan konsep yang dirancang secara baik meyakinkan pemerintah Arab Saudi,” ujar Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Artha Hanif kepada Kontan.co.id, Rabu (28/7).

Artha bilang vaksin Sinovac telah mendapatkan legitimasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, vaksin tersebut juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan vaksin lainnya.

“Masa sudah maksimal dua kali penyuntikan juga harus ditambah vaksin booster (dari vaksin yang diakui Arab Saudi), itu kan seperti mengada-ada,” terang Artha.

Sebelumnya Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi menyebut akan membahas persyaratan vaksin dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Pencegahan Covid-19, dan BNPB.

“Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani,” tegasnya.

Meski begitu, Khoirizi menyebut akan tetap melakukan upaya lobi. Pasalnya, saat ini mayoritas vaksinasi yang digunakan Indonesia merupakan vaksin produksi Sinovac.

  • Bagikan