Media Sosial dan Pergeseran Otoritas Keagamaan

    Rabu, 12 Desember 2018 - 14:27 Editor : Redaksi Dibaca : 169 Views

    Menit.co.id Dalam survei yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 10-19 Oktober 2018 dengan jumlah 1.500 responden, ada fakta mengejutkan yang ditemukan terkait dengan tingginya pengaruh ulama terkait dengan imbauan dalam politik elektoral dan lebih didengarkan oleh masyarakat.

    Di antara para ulama yang ada di Indonesia, setidaknya hanya 5 ulama dengan tingkat elektabilitas tinggi, di mana suara mereka jauh lebih didengarkan.

    Peringkat pertama ditempati oleh Abdul Somad. Imbauannya banyak didengarkan oleh masyarakat dengan angka 30,2 persen, dikenal oleh 59,2 persen responden, dan disukai sebanyak 82,5 persen.

    Peringkat kedua ada Arifin Ilham. Imbauannya didengarkan oleh responden sebanyak 25,9 persen, dan disukai oleh mereka dengan angka 84,4 persen.

    Peringkat ketiga adalah Yusuf Mansur. Ia didengarkan oleh24,9 persen responden, dengan tingkat kepopuleran 57,2 persen, dan tingkat disukai sebanyak 84,9 persen responden.

    Sementara itu, yang berada di peringkat keempat adalah Aa Gym, dengan tingkat popularitas 69,3 persen dan suaranya didengarkan oleh 24,9 persen.

    Peringkat terakhir justru ditempati oleh Rizieq Shihab. Tingkat popularitasnya adalah 53,4 persen, dengan tingkat kesukaan 52,9 persen, dan imbauannya didengarkan oleh 17 persen responden.

    Data tersebut tidak hanya menunjukkan pergeseran otoritas keagamaan, melainkan juga terjadinya proses perubahan secara perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan teknologi media itu sendiri.

    Semula, otoritas keagamaan di Indonesia digenggam oleh dua organisasi besar Islam di Indonesia. Yaitu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

    Kehadiran televisi swasta sejak tahun 1990-an dan adanya program-program Islami -baik itu kuliah tujuh menit (kultum) dan acara-acara Islam– memunculkan istilah baru yang oleh para sarjana disebut dengan televangalisme Islam. Istilah ini sebenarnya ditujukan kepada ustaz-ustaz yang muncul di televisi dan membangun otoritasnya dengan ceramah-ceramah yang disiarkan di televisi swasta tersebut.

    Kehadiran ustaz-ustazah televisi ini membangun pola baru dalam interaksi guru-murid. Tadinya, interaksi mereka hanya berada di pesantren, masjid, majelis taklim, dan ruang kelas. Lalu media televisi menerobos batas geografis itu, memungkinkan masyarakat bisa mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan yang menurut mereka bisa diterima.

    Citra yang dibangun oleh masing-masing ustaz-ustazah televisi inilah yang memungkinkan mereka mendapatkan ceruk baru untuk segmen penonton.

    Kehadiran Internet dan perkembangan platform digital di Indonesia -seiring dengan membesarnya jumlah pengguna media sosial dan adanya demokratisasi telepon genggam murah yang berasal dari Republik Rakyat China- melanjutkan sekaligus mengubah otoritas keagamaan yang sebelumnya sudah mapan digenggam oleh televengalis Islam.

    Hal ini didukung oleh data yang diungkapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melalui surveinya pada tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pengguna Internet di Indonesia mengalami kenaikan signifikan setiap tahun berjalan. Pada tahun 2016 pengguna Internet di Indonesia sebesar 140 juta penduduk Indonesia dan menjadi 160 juta orang pada tahun 2017.

    Dengan adanya lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia yang mengakses Internet membuat survei LSI tersebut menemukan titik persinggungan ketika menempatkan Abdul Shomad berada di urutan pertama yang suara dan imbauannya didengarkan oleh masyarakat.

    Alih-alih memiliki pesantren serta tampil di televisi, karir Abdul Shomad justru dibangun dari rekaman videonya yang diunggah di Youtube dan Instagram, yang kemudian mengalami proses sirkulasi dan reproduksi di media sosial lain, termasuk aplikasi Whatsapp.

    Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, khususnya Timur Tengah. Hal ini dikuatkan oleh Dale F. Eickelman dan Jon W. Anderson dalam bukunya The New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere (2003), yang berpendapat bahwa bentuk-bentuk komunikasi baru di dunia muslim secara global memberikan peranan secara signifikan dalam fragmentasi dan kontestasi, baik politik maupun otoritas keagamaan.

    Kondisi ini juga didukung oleh argumen Nabil Echchaibi dalam artikelnya From Audio Tapes to Video Blogs: The Delocalisation of Authority in Islam (2010)yang menganggap bahwa kehadiran media baru tersebut menjadi lahan subur ruang diskursif, tidak hanya makna agama, melainkan juga pengalaman Islam baru yang dimediasikan secara transnasional.

    Tentu saja proses perubahan ini memberikan dua dampak. Pada satu sisi, pergeseran otoritas itu memberikan ruang demokratisasi masyarakat Indonesia untuk memilih referensi bacaan dan tausiah dari sejumlah otoritas keagamaan yang ada di Indonesia.

    Di sisi lain, hal ini juga mendefinisikan ulang atas apa yang disebut dengan wajah muslim Indonesia.

    Semula secara dominan diekspresikan dengan keislaman dan kemoderatan dengan ekspresi lokal yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, wajah muslim Indonesia kemudian sedikit demi sedikit mengalami kecenderungan dengan gerakan ideologi trans-Islam, dengan ekspresi keagamaan yang jauh lebih mengeras dalam melakukan relasi dengan masyarakat Indonesia yang plural.

    Kondisi ini menguatkan proses Islamisasi ruang publik, yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh para sarjana baik dalam dan luar negeri terkait dengan adanya kelompok-kelompok konservatif.

    Sementara itu, predator politik -yang memanfaatkan politik elektoral untuk mendapatkan suara- saling memanfaatkan otoritas keagamaan baru ini. Di sini, isu-isu agama dan hal yang berbau SARA menjadi program yang paling murah sekaligus paling ampuh untuk menaikkan elektabilitas salah satu calon dan menurunkan calon yang lain dalam Pilkada.

    Pilkada di Jakarta menjadi contoh nyata dalam hal ini. Alih-alih bicara mengenai hak-hak publik dan program-program yang berpihak kepada masyarakat, perkawinan kepentingan ini membuat wajah solidaritas, kebangsaan, dan keindonesiaan menjadi semakin luruh dalam balutan prasangka dan kebencian.

    Karena itu, di tengah mediatisasi ekspresi keagamaan yang semakin menguat, wacana mengenai keindonesiaan sekaligus keislaman dalam media baru perlu dikuatkan kembali. Penguatan ini tentu saja bisa dimulai dari otoritas keagamaan yang sudah mapan, dengan menjadikan media baru sebagai media dakwah utama mereka agar menjadi referensi pilihan bagi masyarakat Indonesia di tengah otoritas-otoritas keagamaan baru tersebut.

    Jika ini tidak dilakukan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana wajah muslim Indonesia ke depan, yang sebelumnya selalu dijadikan rujukan mengenai keberhasilan untuk menggabungkan antara nilai-nilai keislaman dan demokrasi dengan wajah kemanusiaan sebagai tonggak peradaban menjalin hubungan dengan sesama makhluk lainnya.

    (Beritagar)



    Komentar Pembaca: