Dinas PPPA Dumai Ajak Milenial Cegah KDRT Sejak Dini

  • Bagikan

Menit.co.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merilis jumlah angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini didasarkan pada angka KDRT yang mengalami peningkatan.

Menindaklanjuti angka KDRT meningkat tersebut, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai mengajak seluruh generasi muda atau milenial untuk bersama-sama menekan angka KDRT sejak usai muda.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada 6 Maret 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah KDRT atau ranah personal yang mencapai angka 71 persen atau 9.637 kasus. Paling menonjol adalah kekerasan fisik mencapai 41 persen.

Kepala Dinas PPPA Kota Dumai, Dameria, SKM, M.Si menerangkan, larangan melakukan kekerasan perlu menjadi catatan penting bagi kaum muda sebelum berumah tangga. Kaum muda dinilai berpotensi membantu menurunkan angka kekerasan dan perceraian jika memahami potensi KDRT sejak dini.

“Informasi cara mencegah KDRT sejak dini penting diberikan kepada kaum muda di samping agar mereka tidak menjadi pelaku dan korban KDRT, juga melatih kesiapan mereka sebelum menikah. Kesiapan dalam membangun keluarga akan membentuk ketahanan keluarga,” jelasnya.

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasa seksual, atau penelataran rumah tangga”.

Dameria mengajak masyarakat di daerahnya untuk memahami rambu-rambu di dalam keluarga. Terutama terkait bentuk-bentuk kekerasan yang tidak boleh dilakukan, dan mengedepankan upaya pencegahan KDRT.

“Kami terus menerus melakukan sosialisasi untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga baik dikalangan usai dewasa maupun di usai remaja, karena biasanya kalau mereka kurang siap nantinya berpotensi juga terjadi KDRT dalam rumah tangganya,” terangnya.

“Mengingat, masalah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah terus menerus menjadi perbincangan hangat. Karena hal ini dapat dijumpai dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh kelas sosial,” tambahnya.

Dikatakan, dengan semakin majunya teknologi komunikasi saat ini membuat kasus pelecehan dan KDRT menjadi semakin marak, dimana hal ini disebabkan karena terjadinya ketidak seimbangan antara harapan dengan kenyataan didalam rumah tangga.

“Salah satu faktor paling dominan adalah masalah ekonomi. Untuk itu KDRT harus dicegah secara dini . Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Dameria.

Selain itu, lanjutnya, salah satu upaya pencegahannya adalah setiap keluarga dan individu harus kembali bersatu dan menjalin kasih sayang diantara mereka, serta memperkuat pendidikan agama di dalam keluarga.

Selain untuk mecegah KDRT secara dini, ini sebagai implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak sehingga dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kota Layak Anak (KLA). Dimana pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan 31 hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras termasuk kondisi fisik dan mental.

“Saya berharap semua dapat belajar dan memahami cara penanganan kasus KDRT secara tepat demi tercapainya kehidupan yang harmonis, damai dalam rumah tangga dan kehidupan dimasyarakat,” harapnya.

[rdk/rls]

  • Bagikan