Dongkrak Ekonomi, Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp2,05 Triliun

  • Bagikan
Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Menit.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2021 diproyeksikan mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp2,05 triliun dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub mendapat alokasi PEN untuk kegiatan padat karya sektor transportasi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3/2021), dilansir dari Antara.

Menhub mengatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, dana PEN akan difokuskan untuk kegiatan padat karya sektor transportasi yang meliputi pemeliharaan sarana prasana, pemasangan alat keselamatan, peningkatan ruas jalan nasional, hingga pembangunan terminal, bandara, dan pelabuhan.

BACA : Menhub Budi Karya Sumadi Lebih Setuju Cuti Lebaran Ditambah

“Langkah ini diperlukan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama di perkotaan,” kata dia.

Budi Karya menjelaskan Kemenhub pada 2021 mendapatkan total anggaran Rp45,6 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemotongan atau refocusing pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp12,4 triliun. Dengan begitu, total anggaran Kemenhub pada tahun ini berkurang dari Rp45,6 triliun menjadi Rp33,2 triliun.

Pemotongan anggaran tersebut dilakukan lantaran pemerintah ingin banyak mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan vaksinasi dan kegiatan perlindungan sosial pada tahun ini.

Budi Karya menambahkan dengan adanya tambahan alokasi anggaran dari dana PEN, maka akan bermanfaat untuk menambah ruang fiskal di Kemenhub.

“Sekarang masih dibahas di Kementerian Keuangan. Kita harapkan Kemenhub bersama Komisi V dapat mengaktualisasikan tambahan tersebut untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

  • Bagikan