Hapus Tenaga Honorer, Pemerintah Akui PNS dan PPPK

Tenaga Honorer Dihapus

MENIT.CO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) hapus tenaga honorer.

Menteri MenpanRB Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk hapus tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.

Adapun kini Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas dua jenis antara lain PNS dan PPPK. Jadi tenaga honorer sudah tidak ada lagi di pemerintahan.

Ketetapan ini tercantum dalam surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang di undangkan pada 31 Mei 2022 lalu.

Pada poin nomor 5 mengenai pemberlakuan kebijakan ini jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah.

Yaitu terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Ketetapan tersebut di perjelas kembali oleh Tjahjo dalam butir nomor 6 bagian b.

Di mana berbunyi, “Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.”

Dengan kata lain, posisi para pegawai honorer yang selama ini ada di instansi pemerintah sudah hilang.

Aturan Baru Hapus Tenaga Honorer

Meskipun demikian, dalam surat edaran tersebut juga tercantum bahwa para pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat di berikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Ini sebagaimana yang tercantum dalam butir nomor 4 bagian f dan nomor 6 bagian a.

Pada butir nomor 4 bagian f dari edaran tersebut dibahas mengenai kelanjutan isi dari Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 pasal 99 ayat (2) yang berbunyi:

“Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di angkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan.”

Tjahjo menyampaikan pada butir nomor 6 bagian a bahwa para Pejabat Pembina Kepegawaian di minta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam surat edaran tersebut juga tercantum mengenai pengangkatan Tenaga Alih Daya (outsourching) dengan status kepegawaian bukan sebagai Tenaga Honorer pada instansi tersebut.

Perihal ini berlaku dalam memenuhi kebutuhan tenaga lainnya seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.