Antisipasi Kebakaran Hutan

    KPK Didesak Sikat Mafia Perizinan Lahan Gambut

    Jumat, 4 Agustus 2017 - 10:11 Editor : Redaksi Dibaca : 216 Views

    Menit.co.id – Pemerintah meyakini kebakaran hutan disebabkan atas ulah sejumlah pihak yang menjadi ‘mafia’ perizinan lahan gambut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lantas berang.

    Dia menyatakan sejumlah pihak menjadi kebakaran jenggot apabila lahan telah dibakar. Tetapi, hanya diam saja ketika sejumlah pihak dapat dengan mudah meminta atau menjual perizinan.

    Maka dari itu, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengawasi perizinan lahan gambut sehingga kebakaran hutan dapat dicegah.

    KPK jangan diam saja. KPK harus kejar siapa yang beri izin tanah gambut itu, siapa yang menikmati tanah-tanah gambut yang enggak bener ini,” kata Tjahjo dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (3/8).

    Menurut Tjahjo, saat ini KPK sudah mulai masuk ke sektor Pertambangan untuk diawasi. Dia berharap hal serupa juga dilakukan oleh lembaga antirasuah terhadap perizinan lahan gambut. Bekas Sekjen PDI Perjuangan ini menyebutkan proses pemberian izin lahan gambut terdapat uang triliunan yang berputar di dalamnya.

    “Mudah-mudahan lahan gambut siapa yang memberikan izin tanah gambut, siapa yang mengelola siapa, yang menelantarkan siapa yang menjual belikan harus diusut,” katanya.

    “Siapa yang mengelola? Siapa yang mendiamkan? Yang menelantarkan, yang menjualbelikan, harus diusut. Itu triliun (rupiah) izin lahan gambut itu. Mudah-mudahan KPK akan segera mengurusi ini,” ujarnya.

    Rakernas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadiri oleh berbagai elemen. Mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi. Tjahjo berharap seluruh elemen itu dapat bersatu guna mencegah terjadinya kebakaran hutan.

    Seperti diketahui, padahal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pernah mengatakan pemerintah sepakat untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 tentang pengelolaan gambut. Revisi ini memperkuat keinginan pemerintah untuk menghentikan total izin baru di atas lahan gambut.

    Siti mengatakan Revisi PP tersebut dilatarbelakangi oleh perintah Presiden Joko Widodo yang menegaskan untuk tidak ada lagi pemberian izin atau pembukaan lahan baru di areal gambut.

    “Sekarang sudah diproses revisi PP 71 Tahun 2014 tentang pengelolaan di lahan gambut yang mempertegas kebijakan pelarangan izin baru tersebut,”kata Siti di Istana Merdeka, Rabu (3/2).

    Siti mengatakan dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, dasar hukum bagi perusahaan untuk tidak lagi membuka lahan di atas areal gambut menjadi semakin kuat.

    (mdk/mdk)



    Komentar Pembaca: