Lockdown vs Slowdown, Politisasi Virus Corona di Jakarta

    Jumat, 20 Maret 2020 - 09:36 Editor : Redaksi Dibaca : 168 Views

    Menit.co.id Sekitar tengah hari bolong, mobil yang membawa rombongan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memasuki pelataran Balai Kota Jakarta.

    Hari itu, Selasa (17/3/2020) lalu, mungkin akan tercatat dalam sejarah, untuk pertama kalinya Menteri Dalam Negeri menyambangi Gubernur DKI.

    “Semula Bapak Gubernur yang akan ke kantor Kemendagri, tapi saya menyampaikan saya yang ingin datang ke Balai Kota,” kata Tito.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kedatangan Menteri Tito untuk membahas pengendalian penularan Covid-19.

    “Seharusnya pertemuan ini berlangsung di Kantor Mendagri, tapi beliau berbaik hati mau mampir ke Balai Kota, jadi kita mendapatkan tamu kehormatan,” kata Anies.

    Tito mengatakan banyak langkah penanganan virus korona yang sudah dilakukan Anies. Pak Menteri juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa karantina wilayah atau lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Kepala daerah harus konsultasikan dengan pemerintah pusat,” kata Tito.

    Sebelumnya, Gubernur Anies menilai Jakarta sudah perlu lockdown untuk menghindari penyebaran pandemi.

    “Kami memandang, Jakarta sudah perlu menutup kegiatan, baik kegiatan di dalam, maupun kegiatan kedatangan orang ke Jakarta, maupun kegiatan orang keluar Jakarta,” kata Anies, di Jakarta, Minggu (15/3/2020), dalam konferensi pers yang disiarkan akun resmi Facebook Pemprov DKI.

    Sehari kemudian, Senin, Anies mengurangi frekuensi dan kapasitas angkutan umum seperti Transjakarta, Light Rapid Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT). Akibatnya, antrian penumpang di stasiun-stasiun mengular jauh hingga ke jalanan.

    Lockdown vs slowdown

    Sejak awal Februari, pemberitaan soal korona telah “mewabah” di media massa, meski saat itu wabah belum menyentuh Indonesia. Menjelang akhir Februari, banyak komentar yang menuding kelambanan Pemerintahan Jokowi yang tak mewaspadai ancaman bahaya korona.

    Kebijakan Jokowi memberi stimulus pada industri wisata, yang mendorong orang untuk bepergian, misalnya, dianggap sebagai bukti keberpihakan Jokowi pada perekonomian ketimbang kesehatan masyarakat.

    Terlebih dengan sejumlah pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang terkesan seperti meremehkan virus yang sedang mewabah. Bahwa infeksi korona bisa sembuh dengan sendirinya, bahwa yang terpenting adalah menjaga kebugaran dan terus berdoa.

    Banyak yang menilai, berbagai komentar Terawan sebagai tak sepadan dengan kapasitas dan tanggungjawabnya sebagai Menteri Kesehatan.

    Ketika akhirnya korona “datang” betulan, dengan temuan dua kasus di Depok, 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkannya langsung kepada publik. Saat itu, meski dinilai gagap, pemerintah tampak menangani kasus korona pertama ini dengan baik.

    Dua pekan kemudian, setelah jumlah pasien terinfeksi melonjak eksponensial, komentar-komentar di media sosial, dan sebagian juga di media konvensional, terbelah dua. Sebagian ramai-ramai meminta pemerintah untuk mengunci (lockdown) kota-kota, sebagian lagi yang lebih kecil mengingatkan ancaman bahaya karantina wilayah.

    Selain oleh Gubernur Anies, wacana pemberlakuan lockdown itu juga digaungkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Presiden Jokowi menegaskan tidak pernah berpikir untuk melakukan lockdown. Ia juga melarang pemerintah daerah menutup wilayah masing-masing. Jokowi meminta masyarakat untuk “slowdown” dengan melakukan social distancing: bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah.

    Mesti bersatu hadapi korona

    Dengan atau tanpa lockdown, perekonomian Indonesia sudah kembang kempis. Pasokan bahan baku industri seperti tekstil, plastik, dan obat-obatan, terhambat karena pengiriman dari Cina tertunda. Ketika pasokan mulai lancar, gantian pasarnya yang melempem.

    Ini semua menambah berat beban perusahaan di Indonesia (termasuk BUMN), yang sebelumnya sudah terkena imbas pelambanan ekonomi. Dengan ancaman pandemi yang terus meluas, bayang-bayang resesi global kini semakin jelas di depan mata.

    Dahsyatnya dampak pandemi korona, baik dalam kesehatan masyarakat maupun perekonomian memerlukan ikhtiar bersama semua lembaga untuk bersatu padu, lepas dari apapun pandangan politiknya.

    Barangkali karena itu pula, Rabu (18/3/22020) Gubernur Anies mengunjungi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di Gedung BNPB. “Kita memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan DKI sejalan dengan strategi taktik dalam menghadapi virus korona yang dipimpin kepala BNPB,” kata Anies.

    Sementara itu, Doni meminta semua pihak menghentikan perdebatan tentang upaya penanganan dan pengendalian penyebaran virus korona atau Covid-19 di Indonesia. “Kita semua pada jalur yang sama. Hentikan semua perdebatan,” kata Doni.



    Komentar Pembaca:

    Menit.co.id sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.