Mahkamah Konstitusi Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

  • Bagikan
UU Cipta Kerja Inkonstitusional

Menit.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) RI memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang atau UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.

MK melarang pemerintah untuk menerbitkan aturan turunan sebelum revisi beleid tersebut di sahkan dengan jangka waktu pengerjaan selama dua tahun.

Salah satu kluster dalam beleid yang menggunakan mekanisme perundang-undangan omnibus law itu, terdapat kluster perpajakan.

Namun demikian, pemerintah mengklaim putusan MK tak akan menghalangi reformasi perpajakan.

“Kalau kluster perpajakan (UU Cipta Kerja), sudah di buat semua peraturan turunannya,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Media Gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26/11).

Adapun dalam UU Cipta Kerja, beberapa aturan turunan yang telah pemerintah terbitkan. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Kemudian, PP Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasil atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Di terima atau Di peroleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Lalu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Jadi semua tinggal di laksanakan saja. Kluster perpajakan aman,” tegas Yustinus Prastowo.

  • Bagikan