MenpanRB Minta ASN Beri Contoh Patuhi Larangan Mudik Lebaran 2021

  • Bagikan
Menhub Pastikan Belum Rilis Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Menit.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh baik bagi masyarakat, khususnya dalam mematuhi larangan mudik Lebaran 2021.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan resmi melarang mudik Lebaran pada tahun ini.

“Saya berharap ASN tetap menjadi pelopor dan memberikan contoh untuk tidak mudik. ASN juga wajib mengingatkan keluarga besar serta lingkungannya untuk tidak mudik demi memutus rantai pandemi Covid-19,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (28/3).

ASN juga diimbau untuk tidak mengunjungi tempat-tempat wisata dan sarana umum, yang dapat berpotensi terjadinya kerumunan warga.

“Saya minta ASN dalam Lebaran tahun ini tidak perlu berwisata atau bergerombol di tempat keramaian, tidak perlu ke tempat rekreasi. Ini ‘kan semata untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 agar tidak melebar ke daerah,” katanya.

Tjahjo juga mengingatkan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk dengan tegas memberikan sanksi kepada ASN dan keluarganya yang memaksakan diri untuk mudik.

“PPK wajib memberikan sanksi disiplin kepada ASN dan keluarganya yang nekat mudik,” katanya menegaskan.

Setelah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Jumat (26/3), tentang pelarangan mudik Lebaran 2021, Tjahjo akan menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB kepada seluruh ASN di Indonesia.

“Pada hari Senin (28/3) rencananya akan dikeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran tahun 2021. Sufmi meminta masyarakat mematuhi kebijakan tersebut.

“Kami minta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi imbauan pemerintah untuk soal libur libur hari besar maupun mudik lebaran,” kata Dasco kepada Republika.co.id, Jumat (26/3).

BACA : MTI Minta Pemerintah Terbitkan Perpres Larangan Mudik Lebaran 2021

Menurutnya adanya kebijakan larangan untuk bepergian di hari libur dinilai efektif dalam menekan angka penularan Covid-19. Belakangan angka penularan Covid-19 di Indonesia diklaim alami penurunan. Hal tersebut menurutnya lantaran penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

“Kita sama-sama menjaga supaya lonjakan Covid tidak tinggi dan tidak naik bahkan cenderung harus turun,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkades Laka Lena mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk melarang mudik. Menurutnya kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pengendalian Covid-19 tetap bisa dilakukan dengan disiplin.

“Berarti ini adalah tahun kedua kita tidak bisa melakukan mudik lebaran dan tentu dalam rangka pengendalian pandemi covid-19 hal ini menjadi bagian dari pengorbanan umat Islam dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia juga untuk kita tetap menjaga tren positif pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik terutama juga pada saat liburan panjang yang biasa terjadi saat idul fitri atau lebaran,” kata Melki kepada Republika.co.id, Jumat (26/3).

Sufmi berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, hingga para tokoh agama mensosialisasikan kebijakan tersebut agar diketahui publik sejak awal. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan media digital dalam bersilaturahmi.

“Tentu sekali lagi ini kebijakan yang terbaik yang bisa diambil untuk kita semua dan semoga disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan bisa dipatuhi dan dilaksnakan dalam lebaran tahun ini,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan meniadakan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi. Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri.

“Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi menteri terkait pada 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri 1442 H, Jumat (26/3).

MUI: Patuhi Larangan Mudik Demi Kebaikan Bersama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan mudik Lebaran 2021.

MUI menilai larangan mudik itu sebagai upaya dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Afyar menuturkan, imbauan tersebut disampaikan pihaknya demi kebaikan bersama.

BACA : Pemerintah Siapkan Bansos Kompensasi Larangan Mudik 2021

Menurutnya, pemerintah tentu memiliki alasan hingga akhirnya mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Pemerintah menetapkan kebijakan seperti itu kan demi kemaslahatan, demi kebaikan bersama,” ungkap Rafani, Jumat (26/3/2021).

Rafani menyebut, kebijakan pemerintah tersebut tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang masih mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tak ingin aktivitas mudik memicu tingginya angka kasus Covid-19.

“Jadi kita tahu kalau tidak terkendali, kerumunan tidak terkendali, kemungkinan mewabahnya kembali virus kan sangat besar. Keadaan hari ini kan sudah lumayan yah, sudah landai ya, jadi ini harus dipelihara,” tuturnya.

Apalagi, kata Rafani, mudik bukanlah sebuah kewajiban karena bersilaturahmi dengan keluarga bisa dilakukan kapan saja.

“Mudik ini kan bukan wajib dan sunah ya, ini kan untuk mempererat silaturahmi. Kapan saja silaturahmi itu dianjurkan,” ucapnya.

Oleh karenanya, Rafani berharap, masyarakat Jabar mematuhi larangan tersebut dengan tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. “Kalau sudah resmi dilarang pemerintah, sebaiknya masyarakat mengikuti aturan pemerintah,” katanya.

Diketahui, pemerintah memutuskan meniadakan mudik Lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, larangan mudik tersebut, salah satunya bertujuan untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang kini tengah digencarkan oleh pemerintah.

“Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan,” katanya.

  • Bagikan